Muh. Haris di Tengaran: JKN Bukan Sekedar Kartu di Dompet

Ahad pagi (10/5/2026), udara di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang terasa lebih sejuk dari biasanya. Namun, kehangatan justru terpancar dari Aula Pinus Park, Desa Bener. Ratusan warga berkumpul, bukan sekadar untuk silaturahmi, melainkan untuk menjemput kepastian atas hak dasar mereka: kesehatan.

 

Kegiatan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digelar Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Muh. Haris menjadi oase bagi warga yang masih menyimpan tanya atau rasa cemas terkait urusan rumah sakit dan biaya pengobatan. Utamanya kelanjutan Program JKN penerima bantuan.

 

Suara dari Desa

Kepala Desa Bener, Syaifudin, menatap warganya dengan bangga. Baginya, kehadiran layanan informasi langsung di desanya adalah sebuah kemewahan akses.

 

“Silakan masyarakat memanfaatkan kesempatan ini. Tanya sedetail mungkin soal layanan BPJS,” pesannya saat membuka acara.

 

Pesan itu disambut antusias. Di ruang dialog ini, jarak antara birokrasi dan rakyat seolah pudar. Warga tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bercerita.

 

Negara Hadir dengan JKN

Di tengah riuhnya diskusi, Muh. Haris hadir membawa perspektif yang lebih luas. Ia menegaskan bahwa JKN bukan sekadar angka atau kartu di dalam dompet, melainkan bukti nyata kehadiran negara.

 

“Kesehatan adalah kebutuhan dasar. Sinergi antara kami di DPR, BPJS, dan pemerintah daerah harus kuat agar akses kesehatan tidak lagi menjadi labirin yang rumit bagi warga,” tegas Haris.

 

Senada dengan itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ungaran, Subkhan, membawa kabar baik mengenai keberlanjutan program ini. Ia menepis kekhawatiran tentang anggaran atau isu kepesertaan nonaktif. Ia mengatakan komitmen BPJS Kesehatan untuk warga. Diantaranya program mobil penyuluhan keliling, untuk menyampaikan informasi ke pelosok dan pendampingan khusus bagi warga dengan penyakit kronis agar tetap terjaga kualitas hidupnya (Prolanis).

 

 

Mencegah "Miskin Baru" Lewat JKN

Satu poin menarik yang ditekankan Subkhan adalah peran JKN dalam menanggulangi kemiskinan. Di Indonesia, seringkali satu penyakit berat bisa menguras tabungan seumur hidup sebuah keluarga.

 

“Harapannya, masyarakat yang sakit tetap dilayani dengan baik tanpa terbebani ekonomi. Kita ingin mencegah munculnya masyarakat miskin baru akibat biaya kesehatan,” jelas Subkhan dengan lugas.

 

Harapan yang Dibawa Pulang

Acara ditutup dengan apresiasi yang hangat. Sinergi antara legislatif dan eksekutif yang terlihat di Desa Bener hari itu memberikan pesan kuat: bahwa di tahun 2026 ini, jaminan kesehatan bukan lagi soal "siapa yang mampu", tapi soal "siapa yang berhak"—dan itu adalah seluruh rakyat.

 

Saat warga melangkah keluar dari Aula Pinus Park, mereka tidak hanya membawa brosur atau suvenir, tapi juga rasa tenang. Bahwa saat tubuh tak lagi bugar nanti, ada sistem yang siap menopang mereka.