Hilirisasi Sawit untuk Energi Terbarukan: Apa Manfaatnya Bagi Kalimantan Barat?

oleh: Ya'Asurandi Abdul Hamid

Dalam laporan bertajuk "Pandora Box: The Global Energy Shock of 2026" yang dirilis pada Maret 2026, raksasa konsultan keuangan dan investasi asal Amerika Serikat, JP Morgan Asset Management, menempatkan Indonesia di posisi kedua dunia dalam hal ketahanan energi (total insulation factor). Posisi ini berada tepat di bawah Afrika Selatan, namun berhasil mengungguli negara-negara maju seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. Indonesia mencatat skor insulation factor sebesar 77%, yang mengindikasikan bahwa ekonomi domestik terlindungi dengan baik dari lonjakan harga energi global. Ketahanan ini ditopang oleh tingginya volume produksi domestik, terutama batu bara (48% dari konsumsi final), gas bumi (22%), dan energi terbarukan (7%).

Meski relatif tangguh, Indonesia tetap memiliki sejumlah titik lemah. Salah satunya adalah produksi minyak dalam negeri yang terus menurun di tengah konsumsi domestik yang melonjak hingga mencapai 1,6 juta barel per hari. Dari jumlah tersebut, produksi domestik hanya mampu menyumbang sekitar 600–605 ribu barel, sementara sisanya—sekitar 1 juta barel—harus dipenuhi melalui impor. Akibatnya, volatilitas harga energi dunia tetap membayangi kemampuan fiskal negara. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang mampu menekan beban subsidi BBM melalui pemanfaatan potensi lokal yang belum diberdayakan secara optimal, yaitu energi terbarukan.

Hilirisasi sawit menjadi strategi andalan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa sawit. Langkah ini dilakukan dengan mengolah Crude Palm Oil (CPO) menjadi produk turunan yang bernilai jual lebih tinggi, mulai dari produk pangan (minyak goreng, margarin), oleokimia (sabun, kosmetik, bioplastik), biomassa, hingga produk bioenergi (biodiesel dan green diesel). Dalam konteks tulisan ini, pembahasan akan difokuskan pada upaya hilirisasi sawit sebagai sumber bioenergi dan energi terbarukan.

Per 1 Juli 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI memastikan implementasi bahan bakar biodiesel B50 untuk semua sektor, mulai dari kendaraan bermotor, alat berat pertambangan, hingga moda perkeretaapian. Sebagai catatan, B50 merupakan bahan bakar dengan komposisi campuran 50% Bahan Bakar Nabati (BBN) atau Fatty Acid Methyl Esters (FAME) yang berasal dari minyak sawit, dan 50% bahan bakar fosil jenis minyak solar. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) memproyeksikan bahwa program ini mampu memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara melalui peningkatan nilai tambah CPO. Dari sisi fiskal, kebijakan ini bahkan berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp157,8 triliun.

Dari perspektif perdagangan global, kinerja ekspor sawit Indonesia pada tahun 2025 juga telah menunjukkan peran strategisnya dalam perekonomian nasional. Volume ekspor tercatat sebesar 36,37 juta ton dengan nilai mencapai 28,50 miliar dolar AS atau setara dengan Rp495,26 triliun. Angka yang fantastis ini menjadi bukti nyata betapa signifikannya kontribusi sektor sawit terhadap devisa negara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kalimantan Barat merupakan salah satu sentra perkebunan sawit terbesar di Indonesia dengan luas area mencapai 2.156.990 hektare. Data terbaru tahun 2026 menunjukkan volume produksi Kalbar berkisar di angka 4,958 juta ton CPO, atau setara dengan 10,91% dari total produksi nasional. Dengan dukungan sekitar 352 perusahaan perkebunan pada tahun 2024, terdapat lebih dari 284 ribu kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Lalu, apa saja manfaat konkret hilirisasi ini bagi Kalimantan Barat?

1. Diversifikasi Industri Sawit

Hilirisasi mendorong pembangunan dan pengoperasian pabrik-pabrik baru untuk mengolah CPO menjadi produk turunan bernilai tinggi, dalam hal ini bioenergi B50. Transformasi industri ini tentu akan membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat lokal. Namun, pertanyaannya: apakah Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalimantan Barat sudah siap? Jangan sampai ketika program B50 ini berjalan, masyarakat lokal hanya menjadi penonton karena tenaga kerjanya justru didatangkan dari luar daerah.

2. Peningkatan Infrastruktur Daerah

Kawasan industri di Pulau Jawa saat ini masih menjadi pusat manufaktur utama di Indonesia, yang terkonsentrasi di Jawa Barat (Karawang, Bekasi), Jawa Tengah (Batang, Kendal, Semarang), dan Jawa Timur (Gresik, Pasuruan, Mojokerto). Karawang tercatat sebagai yang terbesar, sementara Batang menjadi pusat pertumbuhan baru. Melalui momentum hilirisasi sawit, kita berharap kawasan industri baru dapat tumbuh di Kalimantan Barat. Kehadiran industri ini idealnya berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas dan kualitas jalan, pasokan tenaga listrik, armada transportasi, pelabuhan, serta sarana pendukung akomodatif lainnya seperti perhotelan, rumah sakit, penyediaan air bersih, pusat hiburan, dan pasar.

3. Keterjaminan Harga Tandan Buah Segar (TBS)

Untuk menjamin kelancaran rantai pasok dari sektor hulu, implementasi B50 diprediksi dapat menstabilkan atau bahkan mendongkrak harga TBS karena serapan CPO domestik yang lebih tinggi. Berdasarkan pengalaman transisi dari B30 ke B40 terdahulu, kenaikan rata-rata harga TBS di tingkat petani mampu mencapai Rp1.200 hingga Rp1.500 per kilogram. Sebagai gambaran, pada Mei 2026, harga TBS yang diterima di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di berbagai daerah berkisar antara Rp3.500 hingga Rp4.000 per kilogram.

Kendati demikian, muncul kekhawatiran mengenai potensi penurunan harga jika implementasi B50 mengganggu volume ekspor secara drastis atau menekan margin akibat beban subsidi. Ada kekhawatiran beban subsidi biodiesel ini justru akan membebani petani jika tidak dikelola dengan bijak. Jika harga sawit domestik malah merosot akibat program B50, hal ini tentu akan merugikan petani dan pengusaha lokal. Oleh sebab itu, jaminan stabilitas harga TBS menjadi harga mati.

Catatan Kritis: Sisi Gelap Sektor Hulu

Potensi kebermanfaatan dari program hilirisasi B50 ini seharusnya tidak membuat kita menutup mata terhadap karut-marut yang masih terjadi di sektor hulu sawit, terutama terkait masalah tata kelola dan pengawasan. Saat ini, Kalimantan Barat masuk dalam daftar lima besar provinsi dengan tingkat konflik agraria tertinggi di Indonesia. Konflik tersebut kerap melibatkan masyarakat adat yang merasa tanah ulayatnya dirampas atau pemakaman leluhurnya digusur tanpa ganti rugi yang layak.

Persoalan realisasi kebun plasma pun terus berulang, di mana pihak perusahaan sering kali ingkar janji untuk membangun kebun plasma bagi komunitas sekitar. Di sisi ketenagakerjaan, meskipun sektor ini menyerap lebih dari 150 ribu pekerja, para buruh sawit masih menghadapi isu serius seperti ketidakjelasan status hubungan kerja (banyaknya Buruh Harian Lepas), upah rendah dengan beban kerja yang berat, serta minimnya perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Dari sisi lingkungan, ekspansi perkebunan sawit yang tidak terkendali memicu deforestasi, kerusakan habitat satwa, pencemaran tanah dan air, serta peningkatan emisi gas rumah kaca. Ditambah lagi, adanya dugaan perusahaan yang menguasai lahan di luar Hak Guna Usaha (HGU), bahkan merambah ke tanah bersertifikat milik warga. Tingginya ketegangan sosial ini memicu resistensi di beberapa daerah, seperti di Landak dan Kubu Raya, di mana operasional perusahaan sempat terhenti akibat penolakan warga hingga penahanan alat berat.

Permasalahan terbaru dipicu oleh aksi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang menimbulkan gejolak sosial. Satgas PKH dinilai bertindak sepihak dengan memasang plang larangan di lahan yang telah puluhan tahun digarap oleh pekebun swadaya. Konflik ini diperparah oleh ketidakjelasan batas antara lahan HGU/HTI korporasi yang telantar dengan tanah garapan masyarakat yang kemudian ditanami sawit. Akibat pemblokiran lahan tersebut, petani tidak dapat memanen sawit mereka, yang pada akhirnya memukul perekonomian masyarakat desa.

Jika berbagai benang kusut di sektor hulu ini tidak segera dikelola dengan baik, maka persoalan tersebut akan bertransformasi menjadi bom waktu yang mengganggu rantai pasok industri hilir. Tentu, sebagai masyarakat Kalimantan Barat, kita menaruh harapan besar agar luasnya hamparan lahan sawit dan melimpahnya produksi CPO di bumi Khatulistiwa ini benar-benar menjadi berkah yang menyejahterakan, bukan justru menjadi sebuah kutukan sumber daya alam (resource curse).

Ya'Asurandi Abdul Hamid, pemuda asal Ngabang, Landak, merupakan alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang dikenal vokal dan berintegritas. Rekam jejak organisasinya sudah terpupuk sejak bangku sekolah dan semakin matang saat ia menjadi aktivis mahasiswa yang diperhitungkan di lingkungan kampus ITS.

Keaktifannya di dunia pergerakan dan aktivitas politik luar kampus berhasil mendekatkannya dengan beberapa tokoh nasional. Modal kepemimpinan dan jejaring inilah yang membuatnya dipercaya memimpin DPD PKS Kabupaten Landak sekembalinya ia ke daerah asal. Guna memperdalam kompetensinya di dunia sosiopolitik, saat ini ia sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Jakarta.