PKS, Paradoks Integritas dan Elektabilitas

Apakah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) punya kesalahan? Bohong kalau dibilang tidak ada, dan naif kalau disebut hanya sedikit. Selaku kumpulan manusia, sangat bisa untuk ditemukan kesalahannya bahkan tanpa perlu memata-matai lebih dalam.

Tapi apakah layak bila partai ini mendapatkan indeks integritas parpol tertinggi? Kenyataannya begitu. Baru-baru ini Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merilis Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 yang menempatkan PKS sebagai peraih skor tertinggi.

Lalu bagaimana bisa peraih skor terbaik rupanya masih punya banyak kekurangan? Artinya, partai lain keadaannya lebih buruk dari PKS (setidaknya oleh para penilai IIPP), sekaligus cermin bagi dunia politik di Indonesia.

Ungkapan "politik itu kejam", sudah berlaku sejak awal peradaban manusia dan tidak mengecualikan keadaan di Indonesia. Dan bukan saja kejam, tapi juga penuh kecurangan, amburadul, dan minim integritas.

Dan dari penghargaan IIPP ini bisa kita lihat bukti terdekat buruknya kondisi politik di Indonesia. PKS bukan cuma kali ini saja mendapat predikat berintegritas terbaik. Memang, penilaian tersebut baru dilakukan dua kali. Pergelaran pertama pada 2024, PKS meraih nilai 70,22; sedangkan untuk penilaian tahun 2025 PKS meraih 71, di atas rata-rata nasional yaitu 61,22. Tapi sebelum penghargaan ini ada, sudah banyak pengakuan oleh masyarakat bahwa partai berlogo bulan sabit kembar ini adalah yang paling sedikit kasus korupsinya. Artinya, integritas di tubuh PKS sudah terpelihara bertahun-tahun tanpa memungkiri kekurangannya.

Namun, apa ganjaran untuk institusi politik yang punya mutu paling mendingan daripada partai lain di Indonesia ini? Yaitu posisi ke 6 pada pemilu terakhir. Dan sepanjang sejarah, tak pernah mencapai 3 besar. Paling tinggi adalah posisi ke-4 pada pemilu 2009.

Artinya, integritas partai tak pernah menjadi alasan bagi mayoritas pemilih di Indonesia. Bahkan sudah menjadi kebiasaan bahwa pemilu dimenangkan oleh partai-partai yang banyak kadernya berkasus korupsi.

Lantas apa yang menjadi pertimbangan banyak voters ketika memilih? Ya uang lah. Apalagi? Makanya banyak suara mengatakan bahwa pemilu 2024 kemarin adalah yang terbrutal sepanjang sejarah reformasi. Sumedi Madasik, Caleg DPRD Kota Cilegon dari PKS telah membuktikannya ketika bantuannya bertahun-tahun kepada masyarakat berupa pengaliran air bersih kandas oleh "serangan fajar" di suatu pagi.

Itu adalah salah satu gambaran buruknya kondisi politik di Indonesia, ketika institusi yang bermasalah tak dihukum oleh pemilih yang malah memihak uang dan popularitas. Makanya partai yang berintegritas terbaik di Indonesia sampai sekarang bukanlah partai yang sangat sedikit kesalahannya.

Tapi kita harapkan agar PKS tidak menurunkan kualitasnya karena fakta ini. Kita harapkan para pengurusnya tidak berpikir "yang penting menang pemilu, integritas atau tidak rupanya tak terlalu berpengaruh."

Dan sepertinya memang tidak, melihat bahwa ada peningkatan nilai integritas versi IIPP dari 2024 ke 2025, dan juga mendengar semangat Sekjennya, Muhammad Kholid yang memberi pernyataan ke media: "Kami tidak mudah puas apalagi tadi secara indeks rata-rata mengalami penurunan secara total dan ini menurut saya harus kita kuatkan lagi karena integritas partai politik, tata kelola yang baik itu adalah salah satu faktor kunci untuk merawat kepercayaan publik."

PKS juga jangan lupa risiko menjadi entitas yang berintegritas (dan mungkin ini juga menjadi gambaran lain buruknya dunia politik dalam negeri). Yang mencolok pada sehelai kain putih adalah noda hitam di atasnya, dan yang mencolok pada sehelain kain hitam adalah noda putih di atasnya. Maka, bila dari sananya sudah punya banyak kebaikan, yang akan disoroti oleh khalayak adalah kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh PKS.

Pilkada 2024 kemarin PKS sudah merasakan tabiat begitu, ketika di Pilkada Jakarta mereka dianggap melakukan kesalahan karena tidak mengusung Anies Baswedan, lalu mereka dianggap tak lagi bermoral, tak lagi berintegritas, lalu dihukum di berbagai daerah lain salah satunya adalah Depok yang membuat kekuasaan berperiode-periode runtuh. Lantas apa yang didapat warga Depok setelah kader PKS tak lagi jadi pemimpinnya? Bantuan UHC hilang, santuan kematian hilang, dan pembangunan masjid Margonda dibatalkan. Kerugian bagi warga Depok sendiri.

Yah... kita harapkan agar partai lain tidak meremehkan penilaian IIPP dan terus berlomba memperbaiki institusinya. Semoga dengan perbaikan parpol, praktik buruk dalam demokrasi di Indonesia jadi berkurang. PKS unggul karena punya sistem kaderisasi yang berjenjang serta demokrasi internal yang jauh dari kegaduhan. Dua hal itu rasanya lumayan susah ditegakkan dalam parpol yang semata mengandalkan popularitas, pemodal, atau berbasis ketokohan.

Zico Alviandri