Oleh: Bayu Indra Pratama
Sekretaris DPD PKS Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat
Kabut asap tidak boleh berubah menjadi bencana pendidikan. Ketika kabut asap memaksa ruang kelas berhenti, pendidikan harus tetap menemukan jalannya.
Kabut asap kembali menjadi ujian tahunan bagi Kalimantan Barat. Ketika kualitas udara memburuk, aktivitas masyarakat dibatasi, layanan publik terganggu, dan sekolah menjadi salah satu institusi yang paling cepat merasakan dampaknya. Halaman yang biasanya dipenuhi suara anak-anak mendadak sepi. Guru berpindah dari ruang kelas ke ruang digital. Siswa belajar dari rumah demi menghindari risiko kesehatan akibat udara yang tercemar.
Dalam situasi seperti ini, muncul pertanyaan penting yang sering luput dari perhatian. Ketika sekolah ditutup karena asap, apakah yang sebenarnya sedang kita selamatkan? Apakah hanya kesehatan anak hari ini, atau juga masa depan mereka?
Tentu keduanya.
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 11 Agustus 2026 menunjukkan bahwa dampak kabut asap terhadap pendidikan sangat luas. Sebanyak 3.524 satuan pendidikan menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Di Kalimantan Barat, sedikitnya 571.338 murid terdampak. Wilayah yang terkena meliputi Pontianak, Kubu Raya, Kayong Utara, Palangka Raya, Kotawaringin Timur, hingga Banjarbaru. Bahkan di Sarawak, Malaysia, sebanyak 591 sekolah dengan 197.323 siswa juga terdampak.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa asap tidak mengenal batas administratif. Ia melintasi kabupaten, provinsi, bahkan negara. Mempawah pun tidak luput dari kondisi tersebut.
Memang belum tersedia data resmi yang merinci jumlah siswa terdampak di Kabupaten Mempawah. Namun kebijakan Belajar dari Rumah diberlakukan untuk PAUD/TK, SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan di seluruh wilayah kabupaten. Dengan cakupan 9 kecamatan, 60 desa, 7 kelurahan, dan jumlah penduduk sekitar 307.742 jiwa, dapat dibayangkan luasnya gangguan pendidikan yang terjadi.
Kebijakan PJJ tentu merupakan langkah yang tepat untuk melindungi kesehatan peserta didik. Namun perlindungan kesehatan tidak otomatis menjamin keberlangsungan proses belajar. Di sinilah tantangan sebenarnya muncul.
Kita sering menganggap pembelajaran daring sebagai solusi sederhana. Guru mengirim materi, siswa membuka gawai, lalu pembelajaran dianggap berlangsung. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Tidak semua siswa memiliki perangkat sendiri. Tidak semua keluarga memiliki akses internet yang stabil. Tidak semua orang tua dapat mendampingi anak belajar sepanjang hari.
Sinyal internet tidak tumbuh di pohon. Ia membutuhkan perangkat, jaringan, biaya, dan kemampuan untuk mengaksesnya. Karena itu, ketika pembelajaran dipindahkan dari sekolah ke rumah, yang harus dipastikan berpindah bukan hanya materi pelajaran, tetapi juga kesempatan yang setara untuk belajar.
Pemerintah sebenarnya telah berupaya merespons situasi ini. Pada 23 Agustus 2026, Disdikporapar Mempawah menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.3.5/25/DIKPORAPAR-B yang menetapkan pembelajaran dari rumah pada 24-28 Agustus. Kebijakan tersebut kemudian diperpanjang pada 29 Agustus karena kualitas udara belum membaik.
Di tingkat nasional, pemerintah menerbitkan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 20 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan di Daerah Terdampak Asap Karhutla. Salah satu poin pentingnya adalah penggunaan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sebagai indikator resmi dalam menentukan moda pembelajaran.
Kebijakan ini patut diapresiasi karena memberikan kepastian bagi sekolah, guru, dan orang tua. Pendidikan membutuhkan pedoman yang jelas. Kita tidak seharusnya menunggu asap semakin pekat baru mulai memutuskan apa yang harus dilakukan.
Namun persoalan pendidikan saat bencana tidak boleh berhenti pada keputusan membuka atau menutup sekolah. Yang lebih penting adalah memastikan seluruh siswa tetap mendapatkan layanan pendidikan yang layak.
Karhutla sendiri bukan fenomena baru di Kalimantan Barat. Kita memahami bagaimana kemarau panjang, El Niño, karakteristik lahan gambut, serta praktik pembukaan lahan dengan cara membakar berkontribusi terhadap munculnya bencana ini. Dampaknya juga meluas ke sektor lain. Pada 30 Agustus, jarak pandang di jalur Sungai Kapuas dan akses menuju muara laut dilaporkan hanya sekitar 300-500 meter. Sementara itu, Kalimantan Barat mencatat lebih dari 151.000 kasus ISPA sejak Januari 2026.
Namun di balik semua statistik tersebut terdapat manusia. Ada orang tua yang membawa anaknya berobat. Ada guru yang harus mengubah metode mengajar. Ada siswa yang berjuang mengikuti pelajaran di tengah keterbatasan perangkat dan jaringan internet.
Karena itu, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari berapa banyak sekolah yang melaksanakan PJJ. Pertanyaan yang lebih penting adalah berapa banyak siswa yang benar-benar dapat belajar dengan baik selama masa darurat.
Di sinilah Mempawah perlu mulai membangun sistem kesiapsiagaan pendidikan yang lebih kuat. Jika karhutla hampir selalu datang pada musim tertentu, maka kesiapan pendidikan tidak boleh selalu dimulai ketika asap sudah hadir. Sekolah perlu memiliki protokol darurat, modul pembelajaran khusus, pemetaan siswa yang memiliki keterbatasan perangkat, serta alternatif pembelajaran bagi mereka yang tidak memiliki akses internet.
Satu Data Mempawah dapat menjadi fondasi penting untuk tujuan tersebut. Data kualitas udara perlu dihubungkan dengan data sekolah, siswa, akses digital, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mengetahui wilayah yang terdampak asap, tetapi juga mengetahui siapa yang paling membutuhkan bantuan pendidikan.
Sebagai yang berkecimpung lama di dunia pendidikan, Saya tidak melihat 571.338 murid terdampak PJJ sebagai angka statistik semata. Saya melihat mereka sebagai anak-anak yang memiliki mimpi dan masa depan. Mereka tidak pernah memilih hidup di tengah karhutla, tetapi merekalah yang harus menanggung akibatnya.
Karena itu, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bencana lingkungan tidak berubah menjadi bencana pendidikan. Sekolah boleh ditutup sementara demi kesehatan. Pembelajaran boleh berpindah ke rumah. Namun kesempatan belajar tidak boleh ikut ditutup.
Asap pada akhirnya akan hilang dan langit akan kembali biru. Tetapi waktu belajar yang hilang tidak selalu mudah dikembalikan. Sebab, apa yang sedang kita pertaruhkan bukan sekadar hari-hari sekolah yang terlewat, melainkan kesempatan anak-anak untuk tumbuh, belajar, dan membangun masa depannya.
Masker melindungi pernapasan anak hari ini. Sistem pendidikan yang tangguh melindungi masa depan mereka. Ketika kabut datang lagi, yang seharusnya gelap hanyalah langit, bukan masa depan anak-anak Mempawah.



0 Komentar