Karhutla dan Politik Asap

oleh: Ya’Asurandi

Dua hari ini rasanya bernafas lebih berat di Ngabang, di kota saya kabut asap tampak lebih pekat dari hari sebelumnya, keluar rumah sebentar saja rasanya kepala mulai pusing sedangkan di Kubu Raya dan Pontianak Kalimantan Barat sudah beberapa minggu mengalaminya, Matahari berwarna oranye kemerahan, Bulan pun tak kalah menyeramkan warnanya, merah! kabut asap jangan ditanya lagi, Pada hari ini, 29 Agustus 2026 pukul 16.00 WIB, Data stasiun pemantau BMKG Pontianak mencatatkan kondisi Kualitas udara wilayah terparah adalah Kubu Raya daerah penyangga Kota Pontianak yaitu mencapai angka kritis 320,2 µg/m³ dengan status Berbahaya, Catat ya, Berbahaya. Jadi jika ada misi ke Mars, boleh lah warga Kalimantan ini ikut misi tersebut, paru paru kami sudah teruji dengan siksaan kabut asap ini.

 

Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan didapat dari data satelit Terra/Aqua pada enam provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi terutama terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik, Kalimantan Barat 128 titik, Sumatera Selatan 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi empat titik, dan Riau satu titik. Sementara pada kategori tingkat kepercayaan menengah, terpantau 4.358 hotspot di Kalimantan Tengah, 1.787 di Kalimantan Barat, 1.037 di Sumatera Selatan, 825 di Kalimantan Selatan, 183 di Riau, dan 60 di Jambi. Total luas area indikatif terdampak kebakaran hutan dan lahan di Indonesia periode Agustus 2026 sebesar 72.798 hektar sampai 107.649 hektar.

Fakta Lahan Gambut di Kalimantan

Di Kalimantan, lahan gambut tropis dengan luas 5,4 juta hektar menunjukkan kemampuan penyimpanan karbon yang luar biasa.  Lahan gambut ini dapat mencapai kedalaman hingga 6 meter, menyimpan sekitar 3000 MgC per hektar. Di beberapa lokasi yang terpencil, gambut bahkan bisa mencapai kedalaman 10-18 meter dan menyimpan lebih dari 6000 MgC per hektar. Lahan gambut ini berfungsi menjaga keseimbangan iklim bumi karena kemampuannya menyimpan karbon, saat lahan gambut berada dalam kondisi alami dan tetap basah, karbon di dalamnya akan tetap tersimpan dengan stabil selama ribuan tahun. Lahan gambut juga berperan dalam mengatur siklus air, menyimpan cadangan air saat musim hujan dan melepaskannya secara perlahan di musim kemarau. Dengan demikian, gambut turut mencegah banjir dan kekeringan ekstrem.

Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sulit dipadamkan apinya dikarenakan terbakar dikawasan gambut, tanah gambut yang kering sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan karena api dapat menyala jauh di bawah permukaan tanah.

Apa yang menyebabkan tanah gambut rusak? salah satu penyebab utamanya adalah alih fungsi lahan untuk keperluan budidaya atau industri perkebunan, proses pembukaan lahan seringkali dilakukan dengan cara yang tidak ramah lingkungan dan cari cara paling murah, mengeringkan rawa gambut dan membakar lahan. Jika hotspot kebakaran lahan itu dilacak titiknya pasti ditemukan mayoritas kebakaran terjadi dikawasan HGU perusahaan perkebunan sawit, kenapa kebakaran hutan dan lahan tahun 2026 ini begitu parah dampaknya? karena terjadi di masa el nino.

 

Efiensi Anggaran Menghadapi El Nino

El Nino adalah fenomena memanasnya suhu muka laut di Samudera Pasifik bagian tengah hingga timur, El nino memiliki dampak yang beragam dalam lingkup skala global. Beberapa Negara dikawasan Amerika Latin seperti Peru, saat terjadi el nino malah menyebabkan meningkatnya curah hujan di wilayah tersebut sedangkan di Indonesia dampak dari el nino adalah kondisi kering dan berkurangnya curah hujan. Fenomenan el nino ini menyebabkan potensi pertumbuhan awan penyebab hujan berkurang maka dampaknya curah hujan akan berkurang drastis.

El Nino dan dampaknya di Indonesia tentunya sudah dapat diprediksi, celakanya kita cuma bisa memprediksi tanpa bersiap serius menghadapi dampaknya.

Pada 31 Desember 2025, Pemerintah resmi membubarkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Melalui surat Mensesneg B- 175/M/D-1/HK.03.00/04/2025, restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove pecah ke Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementeria Kelautan dan Perikanan. Padahal BRGM ini adalah satu satunya lembaga yang fokus tugasnya adalah membasahi kembali gambut kering di Indonesia, BRGM telah merestorasi 1,6 juta hektar kawasan gambut dan hal ini terbukti menurunkan kebakaran hutan dan lahan sebesar 29,59%. Ibarat mematikan pompa air saat rumah terbakar, negara mencabut instrumen penting di tengah krisis ekologi yang belum selesai. Sebuah ironi ekologis di saat ancaman kebakaran lahan menghantui Indonesia dari prediksi kemungkinan dampak el nino.

Dengan semangat efisiensi, Negara ini malah tidak pintar menentukan prioritas anggaran. Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB), badan yang berfungsi merumuskan kebijakan penanggulangan bencana dan menggoordinasikan pelaksanaannya secara terpadu malah dipotong dahsyat anggarannya ditengah prediksi dampak el nino yang sudah diprediksi oleh pemerintah, lihat saja alokasi anggaran berikut: tahun 2021 anggaran sebesar Rp. 7,14 trilyun, tahun 2024 sebesar Rp. 4,92 trilyun, kemudian tahun 2025 menjadi Rp. 1,43 trilyun dan dalam APBN 2026 anggaran hanya tersisa Rp. 491 milyar untuk BNPB.

Sedangan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada awal tahun 2025 dipotong sebesar 50,35 persen atau senilai Rp1,423 triliun dari pagu awal Rp2,826 triliun menjadi Rp1,423 triliun sebagai bagian dari kebijakan efisiensi pemerintahan, hal ini berdampak pada Kemampuan perawatan Alat Operasional Utama (Aloptama) berkurang hingga 71 persen, yang berisiko mengancam fungsi alat deteksi, kemudian anggaran program layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika menyusut tajam, memaksa lembaga melakukan penghematan ketat, dan Pemangkasan ini dikhawatirkan menurunkan kecepatan serta akurasi informasi cuaca, gempa bumi, dan peringatan dini tsunami, padahal BMKG adalah lembaga yang memprediksi dampak el nino ini dan yang memiliki kemampuan memodifikasi cuaca.

Kemudian, kementerian yang menjadi sorotan dalam kebakaran hutan dan lahan ini yaitu Kementerian Kehutanan yang tidak diajak rapat oleh Presiden terkait penangganan Karhutla ini, anggarannya mulai tahun 2025 dipotong menjadi Rp. 5,16 trilyun, walau tahun 2026 naik menjadi Rp. 6,04 trilyun tapi postur anggarannya 70% diperuntukkan untuk manajemen dan sisanya untuk pengelolaan hutan berkelanjutan padahal mereka lah kementerian penjaga hutan, harusnya postur anggaran untuk menjaga hutan lebih besar.

Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) telah dilakukan oleh BMKG, sejauh ini belum membuahkan hasil menghadirkan hujan diwilayah Kalimantan, upaya pemadaman tentunya sudah dilakukan oleh pemerintah dibantu berbagai pihak, hasilnya masih belum optimal karena memang skala dampaknya sangat luas.

Politik Anggaran Jangan Salah Prioritas

Sebagai masyarakat tentunya kami memprotes keras atas lambannya pencairan anggaran penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sebesar Rp. 290,9 milyar karena hingga akhir Agustus 2026 ini masih tertahan oleh birokraksi Kementerian Keuangan (kemenkeu) padahal kebakaran sudah sangat massif, kami sebagai masyarkat terdampak sangat menderita dengan kabut asap ini, api masih dan terus menyala sementara operasional tim dilapangan terhambat masalah dana. Memantau penanganan karhutla ini di daerah sudah mulai kewalahan dan terhambat pemangkasan anggaran, kami mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil alih penanganan karhutla secara sistematis.

Penanggulangan Karhutla ini kategori darurat dan sangat mendesak, pemerintah pusat sudah seharusnya memprioritaskan anggaran untuk eksekusi pemadaman api Karhutla dan dampak kesehatannya seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang semakin meningkat. Anggaran ini harus proporsional agar maksimal pemanfaatanya dan jangan menjadi aji mumpung digelembungkan untuk dikorupsi.

Usulan Upaya Penanggulangan Karhutla

Hari ini mengembirakan mendengar kabar bahwa Jepang bersedia membantu Indonesia mengatasi Karhutla ini dengan mengirimkan 3 Helikopter CH-47 dan 600 personel Self Defense Force (SDF), Malaysia pun berkenan membantu Indonesia lagi seperti mengatasi kebakaran hutan di sumatera terdahulu.

Berikut beberapa usulan penangganan darurat:

• Segera cairkan anggaran penangganan karhutla untuk memaksimalkan operasional tim dilapangan
• Untuk masa el nino ini terapkan pembatasan menyeluruh tanpa pengecualian aktivitas pembakaran hutan dan lahan, zero burning. Setelah el nino selesai, aturan pengecualian boleh diberlakukan kembali sebagai kearifan lokal.
• Hadirkan helikopter water bombing di titik titik krisis karhutla, kedepan Indonesia harus punya sendiri agar tidak berharap kepada bantuan asing. Helikopter ini akan sangat berguna untuk lokasi yang sulit terjangkau oleh personel pemadam.
• Menyatukan koordinasi lapangan (TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, dan Masyarakat Peduli Api) di bawah satu komando taktis per zona wilayah agar mobilisasi personel lebih presisi
• Optimalisasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menahan laju kekeringan dengan menghadirkan hujan buatan.

 
Mencegah Lebih Baik daripada Menghirup Kabut Asap

Kabut asap Indonesia berdampak ke Malaysia, Singapura dan Brunei. Menariknya, jika dilihat peta titik asap, bahwa banyak titik asap di Kalimantan barat, Kalimantan tengah dan Kalimantan timur, titik asap itu berhenti disepanjang garis perbatasan Indonesia Malaysia, Sarawak. Padahal Sarawak Malaysia pun punya lahan gambut seluas 1,6 juta hektar dan secara ekonomi juga bertumpu pada sawit, tetapi kenapa Sarawak Malaysia tidak kebakaran? Malaysia fokus pada pencegahan kebakaran sedangkan kita fokus memadamkan kebakaran.

Setelah bencana karhutla tahun 2026 ini, Negara ini perlu berbenah bagaimana menangani lahan gambut, menegakkan hukum bagi perusahaan pembakar hutan dan lahan, dan menghidupkan kembali Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dengan tugas yang lebih luas untuk mencegah karhutla dan keberlangsungan ekosistem gambut dan mangrove di Indonesia. Pembangunan harus bertumpu pada keberlangsungan ekologis, keserakahan pembangunan yang mengabaikan keamanan ekologis justru mengancam hidup rakyat, rakyat yang menderita, rakyat yang merasakan langsung dampak kerusakan lingkungan, seperti kabut asap ini, kami “serasa” hidup di Mars bukan di Bumi.

 

*Penulis adalah Mahasiswa Magister Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Jakarta