Indeks Integritas Partai: Ujian Nyata Demokrasi Substansial dan Tata Kelola Partai

oleh: Prijanto Rabbani 

Biro Literasi Kepartaian DPP PKS

"Ada beberapa faktor yang mempengaruhi integritas partai. Di antaranya adalah tantangan demokrasi internal, tiada standar etik, problematika kaderisasi dan rekrutmen serta problem pendanaan."

Moch. Nurhasim (Peneliti BRIN)

Demokrasi Indonesia hari ini menghadapi paradoks. Di satu sisi, kita rutin menggelar pemilu dengan partisipasi publik yang relatif tinggi. Di sisi lain, kepercayaan publik terhadap partai politik justru kerap berada di titik rendah. Survei demi survei menunjukkan partai politik sering dipersepsikan sebagai institusi paling rentan terhadap praktik korupsi, politik transaksional, dan oligarki internal.

Pertanyaannya sederhana namun mendasar: bagaimana mungkin demokrasi menghasilkan pemerintahan yang berintegritas jika pintu masuk kekuasaan—partai politik—tidak pernah diukur kualitas integritasnya secara sistematis?

Di sinilah urgensi Indeks Integritas Partai Politik menjadi relevan, bukan sebagai instrumen penghukuman, tetapi sebagai alat ukur perbaikan. Demokrasi modern membutuhkan lebih dari sekadar kompetisi elektoral; ia membutuhkan standar etik dan tata kelola yang terukur.

Mengutip laman polkam.go.id bahwa berdasar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 - 2045, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendapat amanat sebagai Koordinator atau Pengampu dalam Indeks Integritas Partai Politik (IIPP). Oleh karenanya, mulai tahun 2025, Kemenko Polkam bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan seluruh tahapan pengukuran maupun pengawalan IIPP.

"Upaya Kemenko Polkam selaku bagian dari pemerintah pusat bukan untuk mencampuri atau mengintervensi partai politik, melainkan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memastikan terjalinnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang strategis antara berbagai pemangku kepentingan, yakni dari mulai unsur Kementerian/Lembaga hingga Partai Politik sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan sistem demokrasi baik prosedural maupun substansial yang berintegritas sesuai target-target pembangunan nasional,” ujar Wamenko Polkam Letnan Jenderal TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus saat menjadi pembicara kunci, sekaligus memberikan arahan dan membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) Tahun 2025 Sebagai Pilar Penguatan Demokrasi Substansial Menuju Indonesia Emas 2045 di Bali, Rabu (11/2/2026).

Pada kegiatan tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meraih nilai IIPP tertinggi dari tujuh partai politik yang menduduki kursi parlemen.

"Hasil IIPP 2025 diharapkan dapat dijadikan langkah awal refleksi dan perbaikan pelembagaan serta tata kelola internal partai politik yang lebih berintegritas sesuai kaidah-kaidah IIPP,” tegas Wamenko Polkam.

Peluncuran Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) oleh Kemenko Polkam bekerja sama dengan BRIN bukan sekadar agenda seremonial birokrasi. Ia adalah sinyal penting: negara mulai berani mengukur kualitas rumahnya sendiri—partai politik sebagai pilar utama demokrasi.

Selama ini, demokrasi Indonesia sering dibanggakan karena stabil secara prosedural. Pemilu rutin, partai banyak, kebebasan politik relatif terbuka. Namun, di balik prosedur itu, publik terus dihantui pertanyaan yang lebih mendasar: 

• Mengapa korupsi politik berulang? 
• Mengapa kaderisasi terasa dangkal?  
• Mengapa partai lebih tampak sebagai kendaraan elektoral ketimbang sekolah kepemimpinan?

Di sinilah relevansi IIPP menjadi tajam. Demokrasi tidak akan pernah lebih berkualitas daripada partai yang menggerakkannya.

Dari Prosedural ke Substansial

IIPP mengukur dimensi-dimensi mendasar: kode etik, demokrasi internal, kaderisasi, rekrutmen, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan. Ini bukan aspek kosmetik. Ini adalah jantung tata kelola partai.

Jika demokrasi internal lemah, keputusan partai akan tersentralisasi pada elite sempit. Jika rekrutmen berbasis modal, bukan merit, maka parlemen akan dipenuhi figur transaksional. Jika keuangan tidak transparan, maka politik biaya tinggi akan terus melahirkan kompromi kepentingan.

Kita tidak bisa terus berbicara tentang reformasi politik tanpa membenahi dapur partai.

Mengapa Ini Ujian Serius?

Pertama, karena ini menyentuh zona sensitif: integritas.

Integritas bukan sekadar slogan kampanye. Ia menyangkut sistem, budaya organisasi, dan keberanian menindak pelanggaran internal. Indeks ini menjadi cermin. Dan tidak semua aktor politik nyaman bercermin.

Kedua, karena IIPP menggeser wacana publik.

Selama ini partai dinilai berdasarkan elektabilitas. Kini muncul dimensi baru: kualitas tata kelola. Ini perubahan paradigma. Partai tidak cukup populer; ia harus kredibel.

Ketiga, karena hasil indeks dapat menjadi tekanan moral sekaligus insentif reformasi.

Partai dengan skor rendah tidak bisa lagi berlindung di balik retorika ideologis. Publik memiliki data pembanding.

Namun di sisi lain, indeks ini juga menguji negara. Apakah pengukuran ini benar-benar independen, metodologinya transparan, dan bebas dari kepentingan politik jangka pendek? Jika tidak, ia akan kehilangan legitimasi.

Integritas dan Daya Saing Bangsa

Dalam perspektif tata kelola nasional, partai adalah pintu masuk kebijakan publik. Dari partai lahir anggota legislatif, kepala daerah, hingga presiden. Jika pintu masuknya rapuh, maka kebijakan publik pun rawan distorsi.

Di era global yang kompetitif, kualitas demokrasi berbanding lurus dengan kepercayaan investor, stabilitas regulasi, dan daya saing ekonomi. Negara dengan sistem politik yang bersih dan akuntabel cenderung lebih stabil dan dipercaya.

Dengan kata lain, integritas partai bukan hanya isu moral, tetapi isu strategis pembangunan nasional.

IIPP harus dilihat sebagai awal, bukan akhir. Jika serius ingin memperkuat demokrasi, maka beberapa langkah lanjutan menjadi penting:

• Penguatan regulasi pembiayaan politik dan audit independen.
• Insentif bagi partai yang menjalankan kaderisasi berbasis merit.
• Keterlibatan masyarakat sipil dan akademisi dalam pemantauan berkelanjutan.
• Transparansi penuh terhadap metodologi dan hasil penilaian.

Tanpa hal penting tersebut, indeks akan berhenti sebagai laporan tahunan yang dibaca sesaat, lalu dilupakan.

Demokrasi Indonesia tidak kekurangan jumlah partai. Yang kita butuhkan adalah partai yang berkarakter—berani menegakkan kode etiknya sendiri, transparan dalam keuangan, dan konsisten membangun kader berbasis nilai.

Indeks Integritas Partai Politik adalah ujian serius. Bukan hanya bagi partai, tetapi bagi kedewasaan demokrasi kita. Jika partai berani berbenah, demokrasi akan naik kelas. Jika tidak, demokrasi kita akan terus terjebak pada prosedur tanpa substansi.

Catatan Akhir

Membangun integritas partai politik sangat krusial untuk menciptakan demokrasi substantif, meningkatkan kepercayaan publik, dan mencegah korupsi politik. 

Partai yang berintegritas memastikan rekrutmen kader berbasis merit, tata kelola keuangan transparan, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat, serta menjadi benteng mencegah penyalahgunaan kekuasaan. 

Kualitas bangsa ditentukan oleh kualitas kepemimpinan. Dan, kualitas kepemimpinan ditentukan oleh kualitas partai yang melahirkannya.

Maka pertanyaannya sederhana:

Apakah kita siap menjadikan integritas sebagai standar, bukan sekadar slogan?

Tulisan-tulisan Priyanto Rabbani lainnya bisa dinikmati di whatsapp cannel klik di sini.

#SerialKhazanah

#SangJiwa

#Rabbaniyah