Oleh: Muhammad Aldhira Anbiyaa P, SE (Kang Aldhi)
Indeks Pembangunan Manusia yang disingkat dengan IPM adalah ukuran yang berisi capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; tingkat pendidikan, dan kehidupan yang layak.
Walaupun mengalami tren kenaikan indeks selama 5 tahun terakhir, berdasarkan data BPS tahun 2022, IPM Sumedang tercatat di angka 72,69 masih berada dibawah rata rata IPM Provinsi Jawa Barat yaitu 73,12 bahkan IPM sumedang ini masih berada dibawah rata rata nasional dengan angka 72,91.
Dari berbagai penelitian di beberapa universitas nasional, diketahui IPM di suatu daerah mempunyai hubungan kausalitas dengan pertumbuhan ekonomi. Sulit mengharapkan akselesari pertumbuhan ekonomi suatu daerah sementara angka IPM yang dimiliki termasuk kategori rendah. Pertumbuhan ekonomi berimplikasi juga dengan pendapatan asli suatu daerah yang menjadi “bahan bakar” utama untuk pembangunan daerah di berbagai sektor.
Salah satu komponen penilaian IPM adalah lama Pendidikan Masih menurut data BPS, diketahui lama rata-rata pendidikan masyarakat Sumedang di angka 8,72 tahun, artinya rata rata masyarakat Sumedang belum menyelesaikan pendidikan ideal 9 tahun (SD – SMP) diantara faktornya adalah kurangnya pemahaman & kesadaran masyarakat khususnya orangtua tentang pentingnya pendidikan dasar & menengah untuk kualitas kehidupan kedepannya. Upaya – upaya sosialisasi / penyuluhan dari pemerintah daerah sendiri kepada masyarakat masih sangat minim.
Dari realita ini, maka peningkatan IPM harus menjadi fokus utama dari program eksekutif daerah Sumedang pada periode jabatan mendatang serta mendapat dukungan penuh dari sisi legislatif yaitu DPRD yang mempunya fungsi penganggaran. Postur APBD harus lebih memprioritaskan pada program program peningkatan IPM. Setidaknya Sumedang harus bisa mencapai angka IPM melampaui angka IPM nasional. Dengan demikian, akselerasi pertumbuhan ekonomi di Sumedang akan semakin mudah.
Melihat postur APBD Sumedang 2023, ditinjau dari kategori belanja urusan pemerintahan Sumedang bidang pendidikan sebenarnya memiliki angka besar yaitu Rp 951 Milyar dari total APBD sebesar Rp 2,7 Triliyun, anggaran pendidikan memiliki proporsi terbesar yaitu 34% dari APBD. Meski demikian dari breakdown anggaran diketahui anggaran ini lebih banyak habis untuk operasional pendidikan formal yang sudah berjalan, belum optimal menyentuh pada upaya edukasi masyarakat khususnya orangtua agar memiliki pemahaman & kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi anak.
Bahkan penulis menemukan fakta anggaran untuk pendidikan non formal / kesetaraan yang bisa diupayakan untuk “menambal” rendahnya lama pendidikan masyarakat Sumedang, hanya dialokasikan sebesar Rp 18,8 Milyar dari alokasi total untuk pendidikan sebesar Rp 951 Milyar. Tentu hal ini harus menjadi evaluasi bagi para anggota DPRD Sumedang periode mendatang yang memiliki tugas dalam penyusunan anggaran.
Semoga bermanfaat
Sumedang, 15 November 2023
Muhammad Aldhira Anbiyaa P, SE (Kang Aldhi). Penulis adalah Alumni Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Padjadjaran. Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumedang Partai Keadilan Sejahtera. Daerah pemilihan Tanjungsari, Pamulihan, Sukasari, Rancakalong
0 Komentar