Gugurnya Prajurit dan Harga Diri Sebuah Pemerintahan

Aus Hidayat Nur

Anggota DPR RI Komisi II Fraksi PKS dapil Kalimantan Timur

Ketika tulisan ini dibuat, media massa nasional menyampaikan bahwa ada 8 orang prajurit Indonesia yang sedang bertugas dalam pasukan keamanan PBB di Libanon yang menjadi korban keganasan negara penjajah. Investigasi terbaru menyebutkan serangan dari Tank Merkava menjadi penyebabnya.

Kehilangan anak bangsa terbaik bisa menjadi ujian bagi warga dan pemerintah suatu negara berkaitan dengan kejujuran rasa nasionalisme mereka. Karena cinta tanah air tak cukup dengan slogan-slogan, apalagi rajin melemparkan tuduhan "antek asing".

Ujian itu untuk melihat bagaimana respon dan pembelaan sebuah negara. Bagi warganya, apakah ada kepedulian, empati, dan duka cita yang mendalam? Dan bagi pemerintahnya, apakah berpangku tangan? Ataupun kalau bereaksi apakah sekadar sebatas mengutuk?

Penyikapan pemerintah itu disaksikan oleh dunia, menjadi indikasi harga diri sebuah bangsa. Sejarah modern mencatat reaksi-reaksi keras sebuah pemerintahan manakala mendapati warganya menjadi korban kekerasan di negara lain.

Peristiwa gugurnya seorang prajurit ketika sedang bertugas dalam misi perdamaian PBB bukan hanya kemarin saja. Pada tahun 2025, Stephen Muloké Sachachoma terbunuh dalam penyergapan oleh kelompok bersenjata saat patroli di MINUSCA (Central African Republic – dekat perbatasan Sudan). Pemerintah Zambia marah besar kehilangan warganya. Mereka tak cuma mengutuk, tapi juga menuntut keadilan berdasarkan hukum internasional.

Dan ada beberapa peristiwa serupa. Memang, kehilangan nyawa menjadi risiko bagi prajurit yang terlibat dalam misi perdamaian di negeri orang. Tapi pemerintah yang gentleman tak pernah loyo atau cuek memberi respon.

Ada sebuah negara yang bisa menjadi benchmark dalam penyikapan tegas melindungi warganya. Pada tahun 2011, 13 pelaut Cina ditemukan tewas di Sungai Mekong (wilayah Laos–Thailand–Myanmar) setelah kapal mereka diserang oleh kelompok kriminal bersenjata (drug gang). Tak cuma mengutuk, saat itu Cina mengajukan protes keras kepada Thailand dan negara terkait, kemudian mengirim aparat keamanan dan melakukan operasi lintas negara, serta menekan investigasi hingga akhirnya pelaku (Naw Kham) ditangkap dan dieksekusi. Ini adalah salah satu contoh paling tegas di mana Cina bahkan memperluas operasi keamanan ke luar negeri.

Lalu pada tahun 2021, 9 warga Cina yang sebagian besarnya insinyur tewas dalam sebuah serangan di Dasu, Pakistan. Ketika itu bus yang membawa pekerja Cina (proyek Belt and Road) tiba-tiba diserang suatu kelompok dengan bom. Pemerintah negeri tirai bambu itu pun menyebut kejadian ini sebagai serangan teroris. Mereka menuntut Pakistan untuk menghukum pelaku dan meningkatkan keamanan proyek yang digarap Tiongkok. Tak cuma itu, mereka juga mengirim tim investigasi dan menekan Pakistan secara diplomatik. Hubungan kedua negara sempat tegang karena Cina menilai perlindungan warga mereka tidak memadai.

Bagaimana dengan pemerintah kita? Kalau saya pribadi menuntut sekurang-kurangnya kita putuskan untuk keluar dari BoP dan mengharamkan segala bentuk kerjasama dengan negara pelanggar HAM itu. Jadi tak sekadar mengutuk.

Bagaimana menurut Anda?