Banjir Sumatera 2025: Tentang Siklon Tropis, Deforestasi dan Prioritas Anggaran Nasional

Oleh: Enjang Anwar Sanusi 

Di penghujung November 2025, Pulau Sumatera diguncang banjir bandang dan longsor yang mematikan, akibat curah hujan ekstrem. Menurut para ahli, hal ini dipicu siklon tropis KOTO dan bibit siklon 95B. Bencana ini melanda tiga provinsi utama: Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), dengan dampak yang menghancurkan. 

Aceh

16 kabupaten/kota terdampak. Terparah di Pidie, Aceh Besar, Bireuen, dan Subulussalam, menyebabkan 119.998 jiwa terdampak dan 20.759 orang mengungsi, disertai korban jiwa puluhan. 

Sumatera Utara

12 kabupaten/kota seperti Tapanuli Selatan (17 korban meninggal, 2.000 mengungsi), Tapanuli Tengah (1.902 rumah terendam), Humbang Hasundutan, Sibolga, dan Mandailing Natal mengalami 43 korban jiwa secara keseluruhan.

Sumatera Barat

Enam kabupaten/kota termasuk Padang Pariaman (13 kecamatan terdampak), Solok (3.362 jiwa terdampak), Padang (bantaran Sungai Minturun hancur), Agam, Tanah Datar, dan Pesisir Selatan, mencatat ribuan rumah rusak dan infrastruktur lumpuh. Total korban jiwa mencapai 104 orang, ribuan mengungsi, dan akses jalan nasional terputus, banyak jembatan yang roboh—sebuah tragedi yang menuntut respons cepat dari pemerintah.

Deforestasi 

Selain karena badai tropis, Yang lebih mengkhawatirkan, deforestasi masif menjadi pemicu utama: Sepanjang 2024, Sumatera mengalami peningkatan deforestasi signifikan, dengan Aceh (7.000 ha hilang), Sumatera Utara (9.000 ha), Riau (28.000 ha), Jambi (12.000 ha), dan Sumatera Selatan (15.000 ha) sebagai kontributor terbesar, total menyumbang sekitar 71.000 ha dari deforestasi nasional 261.575 ha—setara empat kali luas Jakarta. 

Data Global Forest Watch (GFW) mencatat kerugian hutan alam Sumatera mencapai 356.100 ha/tahun pada periode terkini, memperburuk banjir karena hilangnya kawasan resapan air. Soal deforestasi ini mengingatkan kita pada apa yang diucapkan aktor Hollywood pada menteri kehutanan saat itu Zulkifli Hasan.

Ironi Anggaran BNPB

Ironisnya, di tengah krisis ini, anggaran penanggulangan bencana justru menyusut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menjadi garda terdepan, mengalami pemangkasan signifikan pada APBN 2025. Pagu awal BNPB sebesar Rp1,427 triliun dipotong menjadi Rp956,67 miliar—penurunan sekitar 33% atau Rp470,9 miliar dibandingkan pagu 2024 yang lebih tinggi. Meski dana siap pakai (DSP) Rp250 miliar untuk tanggap darurat diklaim aman, efisiensi keseluruhan ini membatasi operasional jangka panjang, seperti pemeliharaan peralatan, pelatihan, dan program mitigasi Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2025-2029. Padahal, tahun 2024 BNPB masih bisa mengalokasikan lebih luas untuk pencegahan, tapi kini prioritas bergeser, meninggalkan BNPB "tercekik" saat bencana datang bertubi-tubi.

Pemotongan ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN senilai Rp306,6 triliun. Dana hasil efisiensi ini dialihkan untuk program prioritas pemerintahan baru, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah Badan Gizi Nasional (BGN). MBG, yang menargetkan 82,9 juta penerima dengan anggaran membengkak hingga Rp171-210 triliun untuk 2025 (dari awal Rp71 triliun), memang menjadi "bintang" kebijakan sosial Presiden Prabowo. Realisasi hingga November 2025 sudah Rp41,3 triliun, tapi ini berarti lembaga krusial seperti BNPB, Basarnas, dan BMKG "dikorbankan" demi relokasi anggaran—sebuah trade-off yang memicu kritik dari ekonom dan DPR, karena efisiensi ini justru melemahkan ketahanan nasional.

Saya akui, MBG adalah program mulia yang berpotensi mengurangi stunting dan meningkatkan gizi anak sekolah, selaras dengan janji kampanye. Namun, Indonesia sebagai negara rawan bencana—dari gempa hingga banjir tahunan—tidak boleh mengorbankan anggaran BNPB demi satu prioritas saja. Dengan deforestasi masif di Sumatera yang memperburuk banjir (seperti di Batang Toru akibat tambang dan perkebunan, di mana 15.000 ha mangrove Sumut rusak dan 1.585 ha habitat gajah hilang Januari 2024-Oktober 2025), kita butuh BNPB yang kuat untuk mitigasi, bukan sekadar reaktif. Pemerintah harus segera tinjau ulang alokasi, mungkin melalui APBN Perubahan Oktober 2025, agar keselamatan rakyat tidak jadi korban ambisi sosial. Keseimbangan adalah kunci; program bagus seperti MBG boleh jalan, tapi bukan dengan mengorbankan anggaran yang juga penting untuk penanganan bencana alam.

Kepada Para Pengelola MBG

Dengan anggaran sebesar itu, risiko korupsi mengintai. Kasus keracunan makanan di program serupa sebelumnya sudah jadi alarm. Jangan biarkan dana rakyat lenyap ke kantong pribadi; transparansi mutlak, audit ketat dari KPK, dan pengawasan publik harus ditingkatkan. Korupsi di program besar seperti ini bukan hanya kejahatan, tapi pengkhianatan terhadap anak-anak Indonesia yang seharusnya jadi prioritas utama.

Teruntuk Para Relawan

Terakhir, mari kita beri semangat untuk para pahlawan di lapangan:  para relawan dari ormas, lembaga amal dan partai politik [saya melihat ada #RelawanPKS, semoga ada juga yang lainnya] yang sigap turun tangan, petugas BNPB yang berjuang meski anggaran terbatas, tim Basarnas yang evakuasi korban di tengah lumpur, serta semua sukarelawan dan warga lokal. Kalian adalah harapan Sumatera! Teruslah semangat, bantu saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar—dari mendistribusikan logistik hingga membangun kembali rumah. Dukungan kita semua adalah kekuatan terbesar; bersama, kita bisa bangkit dari banjir ini dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil. Indonesia tangguh, asal pemerintahnya bijak!