Kenapa Buruh Mau Pilih PKS? Jawaban #1

"Jadi kenapa mas nya masih mau pilih PKS di Pemilu 2024 nanti?"

 

"Karena PKS menolak Omnibus Law Ciptaker yang sangat merugikan buruh!" jawab Syahruddin Sarma, seorang kawan buruh yang bekerja di Kawasan Industri MM2100 Kabupaten Bekasi.

 

Iya betul PKS konsisten menolak Omnibus Law Ciptaker dengan alasan-alasan lengkap. Namun jauh sebelum itu, PKS memang selalu mendengar dan memperjuangkan aspirasi buruh. Salah satunya terjadi di tahun 2006.

 

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS yang juga pernah menjadi pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di bidang advokasi, Bung Indra, SH, dalam sebuah seminar pernah mengatakan bahwa UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan itu pernah beberapa kali ada yang berusaha merevisinya. "UU 13/2003 itu udah belasan kali ada yang berusaha merevisi. Mau direduksi pasal-pasal terkait kesejahteraan buruh, tapi kami terus berusaha mencegahnya!" kata Bung Indra menjelaskan.

 

Nah ini, kami menemukan salah satu jejak bagaimana PKS melindungi buruh. Detikcom masih menyimpan dan belum menghapusnya.

 

Rabu 12 April 2006

Artinya hanya berselang tiga tahun setelah UU 13/2003 itu diundangkan ya kawan. Saat itu Ketua MPR yang juga mantan presiden PKS Hidayat Nurwahid menerima langsung 7 orang perwakilan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN). Mereka meminta agar ketua MPR mendukung penolakan rencana revisi UU Ketenagakerjaan.

 

"Kita meminta agar revisi dilakukan secara adil dan berhati-hati. Tripartit harus melibatkan semua elemen karena kalau hanya 6 orang dari buruh, kita sulit menentukan dari mana saja perwakilannya padahal ada 87 serikat buruh," kata Ketua Umum SPN Bambang Wirahyoso di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2006).

 

Saat itu Hidayat Nurwahid mendukung tuntutan perwakilan buruh agar rencana revisi dikaji secara hati-hati. Jika revisi itu harus dilakukan, Hidayat meminta agar dilakukan secara adil, menguntungkan buruh, pemerintah dan pengusaha."Saya setuju dengan tuntutan mereka. Pekerja jangan dijadikan kambing hitam," kata Hidayat Nurwahid.

 

Dia juga mengaku mengapresiasi demo buruh yang dilakukan hari ini, karena tidak dilakukan secara anarkis. Namun demikian pemerintah harus adil dalam memperhatikan nasib buruh jangan sampai buruh mendapatkan getahnya dengan revisi yang tidak berpihak pada buruh. Penyebabnya, persoalan investasi di Indonesia lebih banyak disebabkan banyaknya pungli dan korupsi serta birokrasi lainnya dan bukan karena buruh. "Pemerintah harus ambil peran lebih maju untuk menghadirkan buruh lebih baik tanpa membiarkan buruh," tukasnya.

 

Tegas dan jelas banget kan dukungan PKS ke buruh? Dari zaman Hidayat Nurwahid sampai zaman Ahmad Syaikhu.

 

Hidayat Nurwahid juga saat itu meminta DPR betul-betul menjadi wakil rakyat yang membawa aspirasi para buruh. Walaupun revisi itu keniscayaan, Hidayat meminta DPR dalam melakukan revisi lebih memperbaiki peraturan dan UU terkait dengan persoalan pungli dan korupsi sehingga tidak mengambinghitamkan buruh."Biaya untuk produksi lebih banyak lari ke BBM dan listrik 30-50 persen. Pungli, korupsi, itu dua kali lipat dari gaji yang dibayar untuk pekerja. Karenanya hal itu yang harus diperbaiki kalau revisi," ujarnya.

 

Nah!!

Alhamdulillah karena tidak mendapatkan dukungan yang kuat dari ketua MPR Hidayat Nurwahid, saat itu tidak terjadi revisi UU Ketenagakerjaan. Revisi UU Ketenagakerjaan baru terjadi di tahun 2019 dan ketok palu saat Pandemi Covid 19 tahun 2020.

 

INILAH KONSISTENSI PKS MEMBELA BURUH. BUKAN HANYA SAAT JADI OPOSISI, TETAPI KETIKA BERADA DALAM LINGKARAN KEKUASAAN JUGA.

Relawan Literasi PKS