How To Agar Buruh dan Pengusaha, Sama-Sama Sejahtera!

Bagimana agar buruh dan pengusaha sama-sama Sejahtera?
Bisa gak sih?

Bidang Ketenagakerjaan DPW PKS Jawa Barat mengadakan talkshow dengan tema, “Hubungan Industrial Berkeadilan dan Berkesejahteraan,” di Karawang yang menghadirkan kedua belah pihak, baik pengusaha maupun pekerja.

Sebelum diskusi dimulai, acara dibuka oleh ketua panitia yang juga Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPW PKS Jawa Barat Mochamad Ichsan. Ia menyampaikan bahwa target dari kegiatan ini adalah mengumpulkan masalah dan mencari solusi terkait persoalan ketenagakerjaan. Satu sisi ada bonus demografi, sisi lain ada berbagai macam persoalan yang harus bisa diselesaikan sehingga keadilan tercipta. PKS sangat peduli dengan hal ini.

Kemudian ada Ketua DPD PKS Kabupaten Karawang Budiwanto, ia menyoroti tentang angka pengangguran dan buruh tani. Harus diingat bahwa selain daerah industri, Karawang juga adalah daerah pertanian. Ada banyak sekali yang berprofesi sebagai petani penggarap. Mereka itu juga adalah buruh yang harus diperhatikan nasibnya.

Selanjutnya ada Ketua DPW PKS Jawa Barat Haru Suandharu. Nah beliau memaparkan inti dari talkshow dan pertanyaan di awal tulisan ini. Tapi sebelumnya kita bahas dulu saja yang disampaikan para pembicara:

Ir. Muhammad Shidarta (Ketua SP LEM SPSI) – Unsur Buruh

Penyusunan UU Cipta Kerja sejak RUU hingga Perppu kurang melibatkan serikat pekerja
UU Ciptaker sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, namun bukannya diperbaiki, pemerintah (Presiden RI) malah mengeluarkan Perppu.
Masih banyak Perusahaan yang tidak mengindahkan regulasi.

Dr. Daduk M, S.T., M.M (Pakar Manajemen dan Produktivitas) – Unsur Akademisi

Segala sesuatunya itu ujungnya finansial, termasuk UU Ciptaker.
Serikat pekerja ya tujuannya kesejahteraan anggota, manajemen perusahaan jelas tujuannya uang.
Ada persaingan yang sangat ketat saat ini di dunia usaha. Sekarang tinggal bagaimana meningkatkan SDM. Pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal ini. Meningkatkan kualitas Pendidikan. Link and match

Dr. Yosminaldi Nur (Ketua Asosiasi Praktisi HR Indonesia) – Unsur HR

Tripartit itu harusnya diubah. Hubungan industrial itu harusnya melibatkan semua stakeholder, tidak hanya pengusaha, pekerja dan pemerintah. Tetapi diperluas ke minimal akademisi dan praktisi HR.
Praktisi HR juga sejatinya pekerja. Harus bisa menyerap apa yang diharapkan pekerja dan juga apa yang diinginkan pengusaha.
Pemerintah kadang cuma melihat dari sisi regulator saja, padahal kadang regulator itu banyak yang gak bagus juga. Contohnya Omnibus Law, undang-undang yang dikebut dan akhirnya dikoreksi MK.

Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc (Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jabar) – Unsur Legislatif

Kebijakan ketenagakerjaan adalah produk politik.
Untuk menghasilkan produk politik yang baik, maka pilihlah politisi dari partai politik yang baik, yang telah memiliki rekam jejak pada keadilan dan kesejahteraan.

Lucky M Suparman, S.Sos., M.M (Pejabat Fungsional Mediator Hub Industrial, Disnaker Jabar) – Unsur Pemerintah

Pemerintah selaku regulator dan pengawas tidak jalan sendiri, tetapi ada juga koordinasi dengan legislatif.
Pemerintah melakukan proses pembinaan, agar muncul kesadaran dari pengusaha dan pekerja. Menyadarkan parapihak bahwa keberlangsungan usaha dan pekerja sesuatu yang tidak bisa dipisahkan.

Ricardo Lumalessil (Direktur PT Sabanafood Inti Pangan) Unsur Pengusaha

Pengusaha cari untung itu pasti, yang diharapkan bisa memberikan kebaikan bagi dirinya maupun pekerja di tempatnya.
Kita perlu juga produk hukum yang bisa membela pengusaha. Terutama pengusaha kecil agar sustainability terjaga.
Pengusaha harus fair. Pendekatannya produktivitas. Ketika karyawannya produktif, kenapa tidak memberikan lebih? Kembalikan revenue ke karyawan dalam bentuk bonus atau insentif.

Nah! Inilah hal-hal penting yang disampaikan para pembicara yang luar biasa. Semuanya berisi dan sesuai dengan posisi masing-masing. Luar biasa yang dilakukan Bidang Ketenagakerjaan DPW PKS Jawa Barat. Sangat bagus jika hal seperti ini bisa digelar rutin. Seperti inilah harusnya yang dilakukan pemerintah. Menjadi penengah dan mendengarkan semua pihak.

Tulisan ini kami tutup dengan yang disampaikan Ketua DPW PKS Jawa Barat Haru Suandharu.

Hubungan Industrial yang baik itu berhasil ketika buruh dan pengusaha sama-sama sejahtera. Buruh yang Sejahtera adalah buruh yang bisa memenuhi kebutuhan dasar pribadi dan keluarganya. Saat ini, untuk memenuhi kebutuhan dasar saja, banyak buruh yang kesulitan.

Pengusaha yang sejahtera adalah pengusaha yang bisa mengembangkan usahanya dan terus menambah lapangan pekerjaan.

Tujuan bernegara itu adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyat. "Kenapa kita belum sejahtera? Karena pemerintah belum memainkan peran nya dengan baik. Dalam konsep hubungan industrial ini, pemerintah harusnya menjadi penengah. Harus seperti wasit. "Pemerintah harus berdiri menjadi penengah. Bukan menjadi provokator, bukan pula yang bersekongkol. Baik itu bersekongkol dengan pengusaha maupun dengan buruh.

Agar pemerintah bisa menjadi penengah yang bagus, maka dibutuhkan juga anggota DPR dan DPRD yang cakap. Mereka yang paham situasi dan kondisi, mereka yang paham permasalahan dan keberpihakan kepada rakyat.

PKS Konsisten Ingin Buruh Sejahtera

Rekam jejak PKS yang selalu konsisten memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan untuk buruh. Hal yang paling diingat adalah penolakan Omnibus law UU Cipta Kerja. PKS sudah berusaha konsisten dan maksimal menolak Omnibus Law Ciptaker dari sejak RUU, UU hingga Perppu, karena kami yakin berdasarkan kajian, hal ini malah makin menyengsarakan buruh. Cuma memang usaha PKS belum berhasil. Kalau misalnya PKS berkhianat kepada buruh, tentu saat ini tidak ada buruh yang datang ke acara ini, tidak ada buruh yang mau menjadi caleg PKS.

PKS Dukung Pengusaha Sejahtera

Terkait pengusaha, saya mengutip apa yang sering disampaikan Anies Rasyid Baswedan, bahwa persatuan akan terwujud jika ada keadilan. Tidak ada kesejahteraan jika tidak ada keadilan. Saatnya membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Pengusaha harus maju, buruh harus sejahtera.

RELAWAN LITERASI