Oleh : Tb. Moh. Sholeh
Hari ini 31 Desember 2022, Page 365 of 365. Sesaat lagi, tahun 2022 akan segera berlalu. Tahun 2023 sekejap lagi menyapa dan seperti pada umumnya, masyarakat seluruh dunia tak terkecuali bangsa Indonesia bersiap dengan segala tradisi kedatangannya, diantaranya kebiasaan sebagian kalangan dengan dilazimkannya refleksi/evaluasi (baca: muhasabah) serta resolusinya, seakan menjadi sebuah kebiasaan di akhir tahun.
Ihwal refleksi, kita dapati jelang tahun politik semakin mendekat (2024), suhu politik di tanah air pun akan mulai memanas. Geliat para aktor politik tampak makin nyata melakukan pelbagai penetrasi yang mengarah pada kompetisi persuasif, bersaing meraih simpati masyarakat dengan jualan politiknya. Termasuk urusan capres 2024!
Realitas yang terjadi saat ini, bangsa kita masih belum bisa lepas dari resiko kompetisi kontestasi politik, yakni jeratan polarisasi yang dapat berimplikasi pada perpecahan anak bangsa. Polarisasi, merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti pembagian atas dua bagian. Polarisasi politik memiliki definisi dua kelompok berpaham dan pandangan yang berbeda secara politis.
Bangsa kita telah dan masih mengalami polarisasi ini. Padahal sudah lima tahun lebih (disinyalir polarisasi dimulai saat pemilu 2019 lalu) iklim dan suasana politik negara begitu destruktif, dengan indikasi yang dapat dengan mudah kita lihat. Kedua kelompok seringkali menghujat satu dan lainnya, saling tuding dan caci maki, merasa paling benar, merasa lebih pancasilais, merasa paling NKRI, merasa kelompoknya-lah satu-satunya yang layak memimpin, merasa tujuan bernegara hanya cocok dengan visi misi kelompoknya, dan seabreg “merasa diri” lainnya.
Sebutan-sebutan yang awalnya mengerikan semisal “cebong vs kampret” atau “kadrun” dan sebagainya, yang notabene sangat tak sesuai dengan watak asli bangsa Indonesia yang humanis, kini seolah menjadi pembenaran dan dianggap hal yang lumrah biasa-biasa saja untuk menstigma dua kelompok yang berbeda tersebut. Dua kelompok yang berbeda pandangan politik, berbeda pilihan politik, berbeda pilihan capres, dan berbeda partai politik, padahal mereka semua sesama anak bangsa Indonesia yang lahir dari rahim peradaban mulia.
Seyogyanya, kita yang dapat merasakan dampaknya yang tidak sehat terhadap kepentingan bangsa, menjadi garda terdepan untuk menyebarkan atau mensosialisasikan gerakan menyudahi polarisasi masyarakat ini. Janganlah kita terus saja “nyaman” dengan kondisi bangsa sekarang, yang sudah lelah dengan pertikaian yang tak kunjung mereda, hanya karena berbeda.
Kita khawatir jika kondisi seperti ini terus saja berlanjut hingga pemilu 2024 tiba, maka takkan pernah usai bangsa ini meraih kedamaian apalagi kesejahteraan. Kita akan senantiasa sibuk bertikai, hanya saja dengan bungkus yang berbeda. Kita akan selalu menyerang, memaki dan menghina lawan politik kita dengan mengatasnamakan pendukung capres yang berganti dari sebelumnya.
Semua calon pemimpin negeri ini yang nanti terpilih sebagai kontestan adalah insan-insan terbaik anak bangsa. Partai politik hanyalah sebuah ruang menentukan calon pemimpin bangsa, di mana hanya satu pasangan saja yang akan menang dan memimpin, sedangkan yang kalah patutnya akan tetap turut membangun bangsa, meskipun sebagai oposisi dengan masukan konstruktifnya. Sementara yang ditakdirkan menang dan memimpin harus merangkul semua elemen bangsa tanpa adanya pilih kasih dan wajib menepikan yang namanya balas jasa, tidak membunuh karakter lawan, serta bersama-sama mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat.
Lalu bagaimana caranya kita sudahi polarisasi ini? Bisakah kita menahan diri dari kecurigaan terhadap lawan politik? Dapatkah kita berjalan bersama, tanpa menyinggung asumsi-asumsi liar yang bermuatan framing atau stigma seperti : _jangan pilih pendukung khilafah,_ atau _jangan pilih para pembenci Islam?_ Mungkinkah saling tuding politik identitas menjadi tak laku dan berganti menjadi kompetisi yang sehat antarkelompok dan bersaing meraih simpati masyarakat dalam meraih elektabilitas politik?
Sekali lagi, bangsa ini takkan pernah maju dan besar, jika masyarakatnya masih tidak dewasa mengelola perbedaan. Fokuslah pada tujuan bersama mencapai kegemilangan peradaban bangsa dengan cara masing-masing yang dimiliki setiap kelompok. Ada kelompok yang memang memegang teguh agama sebagai ideologinya, dan ada pula kelompok yang tidak ingin agama masuk ranah publik.
Ini bukanlah hal baru, sebab sejak pasca kemerdekaan dan pemilu pertama 1955 digelar, dua kelompok dengan kutub yang berbeda ini memang sudah ada di negeri kita. Sejarah berlanjut di masa orde baru dengan tampilan tiga parpolnya, kemudian era reformasi sampai sekarang, di mana partai agama dan nasional terus saling berdampingan sebagai peserta pemilu.
Mestinya ini sudah tidak lagi jadi persoalan dan sudah selesai (baca: agama vs nasionalis). Keduanya harus kita yakini memiliki tujuan yang sama, yakni menginginkan Indonesia menjadi negara dan bangsa yang makmur, sejahtera, dan maju. Sebab tinggal dua ideologi itu saja yang tersisa, setelah partai berhaluan komunis secara fakta dan konstitusional telah dilarang di negeri ini.
Di penghujung tahun 2022 ini, saya sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajak semua anak bangsa, marilah kita sudahi polarisasi bangsa ini. Mulai dari diri kita, mulai yang terdekat, mulai sekarang, kita ajak rekan atau kolega, keluarga dan saudara, kita beri pencerahan tentang bahayanya jika terus bertikai atau berpecah belah dan betapa mahalnya sebuah kedamaian. Sebagaimana Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat berkunjung ke PP Muhammadiyah yang mengatakan bahwa energi bangsa akan terkuras dan akan terus dihabiskan pada hal tidak substansial jika masih terpolarisasi.
Wallahu a'lam
(Penulis adalah Kabid Humas DPD PKS Kabupaten Serang Provinsi Banten)


0 Komentar