Sekali Lagi, PKS Membuktikan!



Oleh: Azwar Tahir


"PKS BANYAK BACOT?"


Oligarki didefinisikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu (kbbi.web). Menurut Prof. Dr. Firman Noor, peneliti BRIN (sebelumnya LIPI), oligarki lebih mementingkan kepentingan kelompok sendiri dan kroninya. Kalaupun ada manfaat untuk masyarakat itu lebih ke faktor kebetulan. Lebih jauh, menurut Prof. Firman, tabiat oligarki adalah menikmati zona nyaman di lingkaran penguasa berseberangan dengan pahlawan yang merasakan getir rakyat dan kaum tertindas. Keberadaan oligarki begitu menghegemoni di tengah iklim politik yang high-cost. Segelintir orang berduit banyak ini tak pelak jadi penentu permainan. Maka dari itu, oligarki, di mata Prof. Firman, harus dipandang sebagai common enemy atau musuh bersama.


Felix Nathaniel, News Reporter Tirto.id, menukil pandangan Yuki Fukuoka dan Luky Djani, pada artikel mereka yang diterbitkan dalam South East Asia Research tahun 2016 berjudul Revisiting the Rise of Jokowi: The Triumph of Reformasi or An Oligarchic Adaptation of Postclientelist Initiatives?


“Hanya beberapa bulan menjalankan pemerintahan, presiden baru Indonesia, Jokowi, mulai mengecewakan pendukungnya yang berharap dia bisa meningkatkan kualitas demokrasi. Berkebalikan dengan janji kampanye tentang pemerintahan yang ‘bersih’ dan ‘profesional’ tanpa tukar guling, Jokowi memberikan posisi strategis kepada kepentingan oligarki dan mengindikasikan keputusannya justru dilandasi oleh partai pendukungnya.” 


Sebelumnya, masih dari Felix, di analisis yang bertajuk “Politik Turun-temurun dalam Lingkaran Oligarki Jokowi” disebutkan 3 nama yang paling tidak mendapatkan jabatan yang oleh sebagian orang disinyalir karena faktor kedekatan orang tua mereka dengan Jokowi. Pertama, Angela Herliani Tanosoedibjo, anak dari Hary Tanosoedibjo (Perindo), selaku Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Diaz Hendropriyono, anak dari A.M Hendropriyono (mantan Kepala BIN), sebagai Staf Khusus Presiden. Ketiga, Putri Indahsari Tanjung, anak konglomerat Chairul Tanjung, juga dapat posisi Staf Khusus Jokowi. 


Sampai di sini, mari merenungkan pesan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu:


“PKS is NOT FOR SALE to OLIGARCH!” 


Partai yang konsisten sebagai oposisi selama dua periode pemerintahan Jokowi ini menegaskan pendiriannya menantang oligarki. Narasi kontra-oligarki yang powerfull karena lahir dari partai di luar circle istana. Mengingatkan pada Yusuf Blegur, Aktivis 98, kala ia menuturkan (27/1/2022) :


“PKS tampil beda dengan kebanyakan partai politik yang telah  menjadi alat kekuasaan dan instrumen oligarki”


Jamak diketahui, selama ini PKS konsisten memberikan kritik konstruktif pada kebijakan pemerintah, sebut saja isu kelangkaan minyak goreng, pembatasan BBM bersubsidi, atau IKN yang dinilai dipaksakan. Asyiknya PKS tidak terjebak pada sikap asal beda. Meski banyak memberikan catatan kritis, PKS secara jernih mengapresiasi sikap pemerintah RI yang konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Begitu juga apresiasi PKS pada gerak cepat pemerintah mengevakuasi WNI dari Afghanistan. Pun dukungan pada kebijakan pemerintah melarang  mudik di tengah lonjakan Covid-19. Sikap oposisi PKS yang elegan oleh Jusuf Wanandi (CSIS Indonesia) diungkapkan dengan ekspresi “applying that role (opposition) beautifully!” Menjalankan peran oposisi tersebut dengan indah! Hal senada disampaikan Mantan Wapres Jusuf Kalla di momen Milad ke-20 PKS (29/5/2022) yang menegaskan bahwa:


"Posisi oposisi PKS saat ini sangat penting karena tanpa kontrol, tanpa perimbangan, tanpa keseimbangan dalam perpolitikan maka tidak akan terjadi demokrasi yang baik."


Seperti biasa, ada yang skeptis. Pernyataan PKS yang tak sudi dibeli oligarki pernah dicap “Banyak Bacot” oleh seorang pegiat media sosial, aktivis Aliansi Rakyat Menggugat, Nicho Silalahi. 

Berikut cuitannya (21/6/2022):


“Banyak bacot doank nih partai, Jika serius mengatakan “PKS NOT FOR SALE TO OLIGARCH” maka Gugat dong PT 20 %. Tapi kalau ga gugat ya sama aja omdo, ia ga sih?”


Nicho menuntut bukti dari PKS. Semoga terjawab ketika PKS menggugat Presidential Treshold (PT) 20% ke Mahkamah Konstitusi (6/7/2022). Gugatan PKS ini kian mengkonfirmasi positioning PKS yang tak sudi dicengkeram dahsyatnya duit oligarki. Catat bahwa PKS merupakan partai intra-parlemen pertama yang melayangkan gugatan PT 20%.


Btw, ada yang suka kolaborasi warna putih-orange di cuitan terkini (8/7/2022) Nicho Silalahi?


~


Azwar Tahir 

Relawan Literasi

Posting Komentar

0 Komentar