Muhammad Zulkifli
Kemarin (18 Januari 2022) DPR RI resmi ketok palu untuk mengesahkan
RUU Ibukota Negara (IKN) menjadi UU. Pengesahan ini berarti secara legal dan
konstitusional Jakarta bukan lagi menjadi ibukota Republik Indonesia, melainkan di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur yang nantinya akan dinamakan Nusantara. Seluruh fraksi Senayan
setuju untuk mengesahkan RUU ini kecuali PKS. Partai ini secara tegas menolak
rencana pemerintah memindahkan ibukota negara dengan berbagai argumentasi
logis.
Pemindahan ibukota punya konsekuensi menambah beban keuangan negara.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah mencapai Rp 6.687,28
triliun atau setara 39,69% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan
kebutuhan untuk pemindahan ibu kota mencapai Rp 466 triliun. Ironisnya lagi,
pembiayaan IKN sebesar 53,5% menggunakan APBN dan sisanya 46,5% menggunakan
dana lain dari skema KPBU, swasta dan BUMN. Artinya, skema yang sebelumnya
dipaparkan pemerintah berubah total. Sebelumnya pemerintah hanya berencana
menggunakan anggaran APBN sebesar 19,2% dari total anggaran. Artinya, ada biaya
sedikitnya 249 triliun dari APBN akan digunakan untuk proyek raksasa ini. Padahal
angka sebesar ini bisa dialokasikan untuk sektor-sektor yang berkaitan dengan
masyarakat secara langsung seperti ketahanan pangan, subsidi pertanian, subsidi
bunga kredit untuk UMKM, pengadaan vaksin, insentif nakes, pemulihan daerah
terdampak bencana dll.
Tidak hanya sekali saja PKS bermain solo dalam menghadapi berbagai
manuver politik di Senayan. Diserang di parlemen, di-bully di media sosial. Sebelumnya
PKS juga sendirian memperjuangkan RUU TPKS agar tidak naik ke rapat paripurna
karena masih banyak masalah. Pernah juga menolak Permendikbud 30 yang juga
mengandung unsur abu-abu, termasuk menolak UU Omnibus Law (bersama Demokrat)
yang merugikan pekerja dan menguntungkan korporasi.
Padahal, apa yang dibela, diadvokasi, dan diperjuangkan PKS adalah
kepentingan publik. Meski banyak yang mendukung PKS, namun tidak sedikit juga
yang menentang dan mendiskreditkan perjuangan PKS di parlemen.
Sebagai partai politik yang lahir dari rahim dakwah, sudah
sewajarnya PKS mendapatkan celaan, hinaan, fitnah, hoax, sampai pembunuhan
karakter. Sebab sunatullah perjuangan
adalah seperti itu. Kita tidak hidup di zaman Orde Baru yang semua anggota
dewannya akan selalu setuju, dan ketika ada yang interupsi, besoknya akan jadi headline di media-media nasional.
Beroposisi berarti siap berbeda, siap melawan arus, siap menghadapi tentangan
dan tantangan, baik di level elit maupun di level grass root.
Serangan paling brutal kepada PKS sebenarnya lebih kepada serangan
opini publik, pengerahan buzzer (pendengung) secara massif, framing media, penggunaan diksi dalam
memberitakan PKS dan memposisikan PKS sebagai partai “yang penting beda dengan
pemerintah”. Cara halusnya, penggiringan opini untuk mendukung apapun kebijakan
pemerintah yang ditentang oleh PKS.
Berjuang di parlemen itu berat, sebagaimana berjuang di lapangan
untuk mengajak masyarakat percaya dan memilih PKS tidak kalah beratnya. Karena
itulah dibutuhkan jiwa-jiwa yang tangguh, tidak baperan, tidak cengeng dan
tidak mudah menyerah terhadap penolakan.
Butuh nafas panjang dalam berjuang, dan butuh baterai keimanan yang fully charged agar tetap berdiri kokoh
membela kepentingan publik tanpa peduli serangan lawan. Itulah sebabnya
kader-kader PKS diwajibkan membaca zikir al-Ma’tsurat (zikir pagi dan sore)
setiap hari. Zikir ini murni ajaran Rasulullah SAW, dan menjadi salah satu
rahasia kenapa Rasulullah saw yang dihina dan diperlakukan kasar secara fisik
tetap bertahan hingga akhirnya meraih kemenangan 22 tahun kemudian. Sebab dalam
zikir ini mengandung doa-doa perlindungan dari kejahatan manusia, kelemahan
fisik, kemalasan jiwa, sifat pengecut, kefakiran, sekaligus memohon kekuatan fisik,
keistiqomahan dalam berjuang, kekuasaan dan persatuan.
Berkolaborasi untuk memindahkan ibukota demi kepentingan oligarki
adalah sebuah kejahatan. Merencanakan,
mengkondisikan, membagi-bagi proyek, semua yang bukan untuk kepentingan bangsa
dan masyarakat Indonesia jelas adalah sebuah makar. Kepada Allah kita
berlindung dari kejahatan manusia.
Dengan modal 50 kursi dari 575 kursi DPR RI, PKS jelas bukanlah entitas
yang dominan di parlemen. PKS sendirian melawan 525 suara yang menginginkan
pemindahan ibukota, tanpa didukung satu fraksi pun. Kepada Allah juga kita
memohon diberikan kekuatan politik dan persatuan dari berbagai elemen bangsa
yang sejalan dengan perjuangan partai.
Bagi saya, peristiwa pemindahan ibukota ini mirip-mirip dengan film Don’t Look Up yang dibintangi Leonardo
DiCaprio. Betapa potensi bahaya yang mengancam masyarakat (dalam film ini
adalah meteor raksasa seukuran gunung Everest) bisa dipolitisasi untuk kepentingan
para politikus, pengusaha, dan segelintir orang-orang yang rakus terhadap
kekayaan alam. Mereka rela mengorbankan masyarakat demi kandungan mineral yang
ada dalam meteor itu, membatalkan misi penghancuran karena potensi ekonominya
yang besar.
Di film ini, sang presiden (diperankan Meryl Streep) memang tunduk
dan manut sama konglomerat hitam yang diperankan Mark Rylance. Dari dia juga
keputusan pembatalan itu terjadi.
Jika kita masih berjuang sendirian saat ini, tidak ada yang mau
menemani dalam perjalanan panjang ini, bisa jadi karena kader-kader PKS dari
level nasional hingga kelurahan jarang istiqomah
membaca al-Ma’tsurat.
Padahal, semua
yang ada dalam zikir al-Ma’tsurat adalah modal kemenangan, modal kemuliaan,
modal penaklukan. Ibnu Qayyim al-Jauzilah menasehatkan umat bahwa zikir adalah
sebuah pohon yang buahnya adalah ma’rifatullah. Semakin banyak berdzikir maka
semakin kokoh akar pohon itu, semakin kokoh akarnya maka semakin banyak buah yang
dihasilkannya.
Tidak ada yang mau menebang pohon yang subur buahnya, karena pohon seperti ini sangat besar manfaatnya buat manusia. Tidak akan ada yang berani dan berniat merendahkan PKS karena kehadirannya sangat bermanfaat buat bangsa Indonesia.
Ayo kembali berzikir pagi petang. Semoga Allah melindungi bangsa ini dari para pencari proyek dan dari reinkarnasi KKN, serta memberikan kekuatan berlipat kepada PKS di tahun 2024.

0 Komentar