Beberapa hari yang lalu, menjelang peringatan hari kelahiran
Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni 2021, khalayak umum kembali ramai di
media sosial terkait pertanyaan yang diajukan kepada calon ASN KPK. Pertanyaan tentang kebangsaan kepada mereka yang selama ini telah dan tengah berjuang di KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia yang tak kunjung berkurang.
Pertanyaan-pertanyaan tendensius yang secara sengaja melukai
keberagaman bangsa Indonesia terutama perbedaan agama yang dianggap mengancam
kedaulatan negara Indonesia. Seolah-olah mereka yang terlibat dalam institusi
negara harus melepaskan semua identitas dan simbolisasi pribadi terutama
atribut keagamaan seperti jilbab dan Al Qur'an, dengan sengaja membenturkan antara
agama dan negara. Padahal ajaran Islam
adalah agama yang sempurna serta mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak
ada dikotomi antara negara dan agama.
Hal ini sudah sangat melampaui batas dan tidak ada
hubungannya dengan kinerja KPK untuk memberantas korupsi. Lebih mengarah kepada
hal memberantas paham radikalisme di tubuh ASN tetapi yang disasar adalah perilaku
beragama ummat islam. Pertanyaan yang diajukan memberikan kesan bahwa Islam
menjadi ancaman negara kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai partai Islam yang senantiasa berdiri di garda
terdepan untuk kemajuan bangsa dan negara sesuai amanat dari para pendiri
bangsa yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, PKS (Partai Keadilan
Sejahtera) adalah satu-satunya partai yang bersuara lantang padahal memiliki
kursi di parlemen yang masih cukup minim untuk menyuarakan keadilan atas
tindakan diskriminasi yang sangat melukai bangsa Indonesia.
Namun sebagai bangsa yang beradab dan memiliki moralitas
berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing, maka tidak perlu ada sikap
saling ingin melenyapkan terutama bagi mereka yang bersuara lantang atas
ketidakadilan.
Jika masih merasa negara ini baik-baik saja, maka tanyakan
nuranimu tahun 2024 pilih partai apa? Karena di kursi legislatif, yudikatif dan
eksekutif semua akan memberikan pengaruh bagi semua lini kehidupan bangsa dan
negara.
Jadi jangan pernah lagi bilang untuk apa berpolitik.
Karena dari kebijakan politik lah yang akan mempengaruhi
sampai kepada harga cabai di pasar.
10 Juni 2021
Santi Sihabudin
Reli Kalimantan Timur
0 Komentar