Dewan
Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat hari Ahad, (25/4/2021)
pekan lalu melantik Ketua Dewan Pengurus Daerah PKS Kabupaten Bekasi yang baru,
periode 2020-2025.
Budi
Muhammad Mustafa dilantik menjadi Ketua
DPD PKS Kabupaten Bekasi menggantikan Alm. H. Imam Hambali , S.Si, MM yang
meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Adapun jabatan lamanya sebagai
Sekretaris DPD PKS Kabupaten Bekasi digantikan oleh Uryan Riana ST, SH, MH.
Prosesi
pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua DPW PKS Jawa Barat Dr. H. Haru
Suandaru didampingi oleh jajaran DPTW PKS Jawa Barat.
Dalam
sambutannya, Ketua MPW PKS Jawa Barat Oded M. Daniel menginginkan pentingnya
soliditas struktur. “Jangan sampai ada penyakit pribadi, sombong, merasa paling
benar dan merasa paling besar yang menghinggapi kita sebagai pimpinan PKS”,
katanya menasihati.
Ketua DPW
PKS Jawa Barat Dr. Haru Suandaru memberikan pesan agar struktur yang baru dilantik
dapat bekerja dengan baik dan melaksanakan tugas-tugas pemenangan yang telah
diamanatkan oleh PKS pusat dan Wilayah.
Pelantikan
berlangsung secara hikmat di kantor DPW PKS Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta
Bandung. Dengan pelantikan ini maka Struktur Dewan Pimpinan Tingkat Daerah PKS
Kabupaten Bekasi kembali lengkap.
Dua nama
ini, Ketua Umum DPD PKS Kabupten Bekasi Budi Muhammad Mustafa dan Sekretaris
Umum Uryan Riana, tak begitu asing bagi kalangan aktivis buruh Kabupaten Bekasi
dekade 90an akhir.
Budi
Muhammad Mustafa, Alumni Politeknik Institut Teknologi Bandung (ITB) ini
memilih menjadi aktivis serikat pekerja ketika bekerja di PT Sony Electronics
Indonesia Kawasan Industri MM2100 pada tahun 1994-2003.
Ia termasuk
salah satu pionir Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) di masa awal reformasi yang kemudian menjadi Federasi
Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).
Budi Muhammad
Mustafa terus membersamai pekerja di perusahaan elektronik besar itu hingga
perusahaan tutup. Ia dengan sabar mengawal agar kawan-kawannya mendapatkan hak
PHK yang setimpal.
Uryan
Riana, Alumnus STM Negeri Karawang yang kini mendapatkan amanah sebagai Ketua
Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi ini dulu adalah pekerja di PT VGI Indonesia,
perusahaan produsen tabung televisi investor Jepang di Kawasan Industri
Jababeka II. Sambil bekerja di perusahaan itu, Uryan melanjutkan kuliah di
Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi.
Uryan juga
banyak terlibat di kegiatan-kegiatan dakwah perusahaan dan juga bersentuhan
langsung dengan dunia serikat pekerja. Ia juga tercatat pernah menjadi pengurus
FSPMI di perusahaan tersebut. Hubungan kerja berakhir karena peralihan
teknologi. TV tabung tergantikan dengan TV LCD dan LED dan VGI memutuskan
menutup pabriknya di Indonesia.
Selain dua
nama ini, masih banyak nama pengurus PKS Kabupaten Bekasi yang erat kaitannya
dengan dunia buruh.
Ada nama
Budi Purwanto yang saat ini mendapatkan amanah sebagai Ketua Bidang Hubungan
Masyarakat (HUMAS), Budi adalah aktivis Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(SPSI), ia adalah ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) SPSI PT Tong Yang Indonesia,
pabrik besar produsen sepatu di Kalimalang Bekasi Timur. Saat itu, Budi
Purwanto adalah pimpinan bagi ribuan buruh.
Rusdi
Haryadi, Anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi ini adalah juga mantan
pekerja di sektor elektronik-elektrik. Setelah lulus dari SMK Negeri 1 Cibitung
Kabupaten Bekasi, Rusdi sempat bekerja di PT Chemicon Indonesia, pabrik
komponen elektronik di Kawasan Industri EJIP Cikarang Selatan. Selama bekerja
di perusahaan tersebut, Rusdi juga pernah aktif terlibat di kepengurusan
Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin (SP LEM) SPSI.
Tak heran,
kini Rusdi Haryadi mendapatkan amanah sebagai Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPD
PKS Kabupaten Bekasi Periode 2020-2025. Karena ia memang paham dan pernah
merasakan dunia pekerja. Bekerja shift dan berharap lembur di akhir pekan.
Saeful
Islam, nama ini dikenal di kalangan Pimpinan Cabang FSPMI Kota/Kabupaten Bekasi.
Saeful yang kemungkinan besar menggantikan Alm Imam Hambali di DPRD Kabupaten
Bekasi ini dulu pekerja di PT Delphi Indonesia. Pada periode 2007-2010, ia
menjadi Ketua PUK Serikat Pekerja Automotif Mesin Komponen (SPAMK) FSPMI di
perusahaan tersebut.
Selain lima
nama diatas, masih banyak pengurus maupun kader PKS Kabupaten Bekasi yang
berlatarbelakang pekerja atau buruh. Dengan kondisi seperti ini, sangat bisa
dipahami jika selama ini PKS selalu hadir dan memperjuangkan nasib buruh atau
pekerja di legislatif maupun saat Bupati Bekasi dipegang oleh Saadudin
(2007-2012).
Keputusan Fraksi
PKS DPR RI yang menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja tahun 2020 lalu juga, bisa
jadi salah satunya karena mendengarkan suara-suara dari kader PKS yang berlatarkan buruh di pabrik-pabrik.
Selamat Hari
Buruh Internasional
1 Mei 2021
Hidup
Buruh!
EA Sanusi
0 Komentar