Asal Bukan PKS? PKS Bukan Asal-Asalan!

Habis makan siang, saya iseng-iseng buka twitter, seketika langsung heran dengan cuitan "Asal Bukan PKS* menjadi trending topic. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang lagi adem-ademnya, partai yang bulan kemarin sibuk ngurus korban bencana banjir di Kalimantan dan gempa di Sulawesi, kok tiba-tiba kembali menjadi perhatian nitizen. Ada apa ini? 

Saya pun akhirnya iseng buka percakapan terkait cuitan Asal Bukan PKS.

Hingga pukul 16.27 sore ada  3.876 lebih cuitan "Asal Bukan PKS". Respons netizen pun beragam, kebanyak nitizen yang merespon negatif sepertinya akun anonim dan hanya berbekal isu basi yang dikemas kembali. Misal: cuitan “partai ideologi khilafah harus musnah,,,,!!! partai haram,,,!!! Asal bukan PKS Indonesai damai”, dengan diselipkan konten meme yang diambil dari screenshot berita online tiga tahun silam dengan judul “Nur Mahmudi Tersangka Korupsi Lahan Depok Lupa Ingatan.”

Weleh-weleeeh...

Itu yang punya akun bisa membedakan antara sistem dan ideologi gak sih? Sejak kapan khilafah jadi ideologi? Lagian berita tentang isu korupsi mantan Walikota Depok itu kan basi dan tidak terbukti, banyak kok media online yang sudah memberitakan, misalnya dari Tempo.

“Berkas penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat bekas Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dikembalikan lagi oleh Kejaksaan Negeri Depok ke Polresta Depok. Juru bicara Polresta Depok, Ajun Komisaris Firdaus membenarkan bahwa berkas penyidikan telah diterima lagi oleh penyidik. “Iya sudah diterima,” ujar Firdaus kepada Tempo, Kamis, 14 November 2018.

Ada juga cuitan yang bikin saya garuk-garuk bulu kaki, dengan coba mengaitkan antara PKS dan PKI dengan berbekal pernyataan Prof. JE Sahetapy dalam acara ILC di TV One enam tahun silam yang dikemas dalam bentuk meme dengan narasi, “PKS adalah Komunisme dalam Kemasan Agamis.” Waduh!

Sebelum kalian menghakimi dengan menyamakan PKS dengan PKI, lebih baik cari dulu persamaan dan perbedaan kedua partai tersebut dengan masuk ke dalamnya. Karena PKI sudah menjadi partai terlarang, jadi sebaiknya kalian masuk PKS saja. Untuk apa? Tak mesti harus jadi kader, ya untuk mengenal PKS dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mengetahui isi luar dalam si PKS itu tadi. Barulah kemudian kalian bisa menarik kesimpulan secara tepat, jelas dan akurat mengenai apa itu PKS.

Setelah itu anda bisa keluar dari PKS atau masuk partai lainya, boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang.  Kalau hanya bermodalkan kata orang-kata media-kata berita, kalian sesungguhnya belum tahu sebenarnya PKS. Sama seperti orang yang belum pernah punya mobil terios tapi bercerita panjang lebar tentang mobil itu.  Kurang akurat, begitu saran Cahaya Lentera, Kompasianer.

Entah apa motif para netizen tersebut, atau mungkin dana buzerRp sudah cair? hehehe. Yang jelas konten isu tersebut sudah jadul dan tidak relevan dan tidak akurat.

Saya coba menerka apa maksud mereka membuat cuitan Asal Bukan PKS

Pertama, Ujian Bagi Partai Oposisi 

Saat ini hanya ada dua partai oposisi. Pertama PKS dan yang kedua Partai Demokrat. 

Partai Demokrat belum lama ini diuji dengan isu kudeta. Ada pihak-pihak yang mencoba menggoyang kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. 

Setelah badai kudeta Partai Demokrat mereda, kini giliran PKS yang sedikit dicolak-colek dengan "Asal Bukan PKS". 

Isu kekinian apa yang tepat untuk menyerang PKS? Isu korupsi sulit dicari, mau pakai isu perpecahan atau kubu-kubuan sudah tidak relevan. Lalu mereka bingung angkat isu. Ya gak apalah pakai isu basi yang penting asal serang.

Kedua, Pengalih Perhatian Publik?

Dalam laporan terbaru Transparency International yang dirilis Kamis (28/1/2021), Indeks Korupsi (CPI) Indonesia tahun 2020 anjlok ke posisi 102 dari 180 negara. Tahun 2019 Indonesia masih ada di ranking 85.

Transparency International dalam laporan tahunan terbarunya melukiskan gambaran suram tentang bagaimana korupsi merusak respons Covid-19 di banyak negara tahun lalu dan mengikis lembaga-lembaga demokrasi. 

Laporan Transparency International tersebut relevan dengan kasus korupsi yang sedang hangat di negeri ini: Korupsi Bansos Covid-19. Kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) senilai 17M oleh Menteri Sosial Juliari Batubara, hingga kini masih terus didalami KPK RI. Kemungkinan kasus korupsi tersebut bisa menyeret nama-nama lainnya.

Bersamaan dengan geger korupsi bansos juga mencuat isu korupsi Asabri dan Jiwasraya. Isu-isu korupsi tersebut sempat menjadi trending topic Twitter, Fraksi PKS DPR RI juga sempat mengingatkan kepada KPK untuk tidak gentar dan tetap berani mengusut tuntas kasus ini.

“Perlu keberanian @KPK_RI untuk mengusut tuntas. Dan perlu dukungan semua pihak kepada KPK untuk memberantas korupsi tanpa tebang pilih.” Cuit Mardani dalam akun Twitternya @MardaniAliSera, Minggu 20 Desember 2020.

Wajah pemerintah sedang disorot publik, mulai dari ketidakjelasannya kebijakan penanganan pandemi covid-19, isu ketidakadilan hukum. Dan isu korupsi yang melibatkan partai penguasa tersebut makin membuat wajah pemerintah tercoreng dan tingkat kepercayaan publik makin turun.

Bisa jadi cuitan Asal Bukan PKS itu sebagai bentuk luapan kekesalan pihak-pihak tertentu yang melihat partai oposisi semakin memperoleh kepercayaan rakyat. Apalagi hasil survei terbaru New Indonesia Research & Consulting yang menyebutkan dalam kurun waktu empat bulan, elektabilitas partai politik bergerak dinamis. PDIP elektabilitasnya anjlok, partai oposisi Partai Demokrat (PD) dan PKS melejit. Ini tentu bahaya buat kontentasi pemilu 2024. Makanya, partai oposisi harus dibonsai sebelum membesar.

Padahal, saat kalian nyinyir dengan konten basi Asal Bukan PKS, kader-kader PKS sedang sibuk berjibaku membantu korban bencana dan korban banjir di berbagai daerah.

Jadi...

Dari Manggarai ke Bekasi
Nyantai aja om jangan emosi.

Ayo bergandengan tangan kita bantu penderitaan rakyat yang sedang menghadapi Pandemi dan bencana alam. 

Cipto Reli