Kebangetan Kalau PKS Gak Punya Program Buat Buruh

Kebangetan banget kalau PKS gak punya program buat buruh, 

Kebangetan banget kalau PKS gak mikirin nasib kalangan pekerja  

Kenapa saya tulis kebangetan banget?

Karena..

PKS itu bisa dibilang Partai Karyawan Sejati. Di kota-kota besar dan kantong industri, kader dan pengurus PKS banyak banget yang berprofesi sebagai buruh pabrik atau karyawan perusahaan. 

Dulu saya pernah jadi pengurus PKS di Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. Saat itu, hampir semua pengurusnya adalah pekerja pabrik. Hanya ada 2 orang yang berprofesi sebagai guru sekolah swasta. 

Ada yang kerja di AHAEM, K*yab@, FSC*, SEIW*, D*NSO, Igepe, Dll. Jadi kalau rapat partai kadang yang dibahas masalah perburuhan. Dari kenaikan UMK hingga bonus akhir tahun. 

Kader-kader PKS dari kalangan buruh ini pekerja keras dan tahan banting. Ada yang pulang shift malam, pagi-pagi langsung ikut aksi bela Palestina atau turun membantu korban banjir. Ada juga yang merelakan jam lemburnya berkurang dan lebih memilih ikut kampanye. 

Presiden FSPMI-KSPI, Said Iqbal pernah menjadi caleg PKS pada Pemilu 2009. Karena hal itulah hingga sekarang, tokoh buruh Indonesia ini kerap dituding sebagai kader PKS. 

Kedekatan PKS dengan kalangan buruh juga terlihat di parlemen. Adalah Anshori Siregar, Anggota Fraksi PKS asal Medan yang paling sigap menerima kehadiran demonstrasi buruh.

Kabupaten Bekasi sebagai lumbung industri juga pernah mencatatkan UMK tertinggi saat dulu dipimpin bupati dari PKS, Bang Saadudin.

Nah! Dari fakta-fakta diatas, kebangetan kalau PKS di Pemilu 2019 ini gak mikirin buruh. Alhamdulillah ternyata PKS tetap mikirin buruh. Bahkan sekarang lebih kaya dengan ide-ide segar.

Setelah meluncurkan program kampanye penghapusan pajak motor cc kecil dan pengurusan SIM sekali seumur hidup, kini muncul program baru: Penghasilan Dibawah 8 Juta Bebas Pajak penghasilan.

Program ini super keren. Saat ini, yang terbebas dari PPh baru yang penghasilannya dibawah 4,5 juta. 

Jika program ini terlaksana, yang untung ketiga belah pihak. Pekerja, pengusaha dan pemerintah. 

Pekerja akan mendapatkan dana tambahan, yang tadinya untuk bayar pajak bisa untuk bayar yang lain-lain. Sektor riil akan meningkat. Tenang aja, dananya kagak bakalan lari keluar negeri. Paling dipakai belanja, cicilan rumah/motor atau bayar biaya sekolah.

Pengusaha juga diuntungkan, apalagi perusahaan yang membayarkan PPh karyawannya. Jika dihapus maka ada cost saving dan bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya.

Negara memang akan mengalami penurunan pemasukan dari PPh karyawan, tetapi nanti akan mendapatkan tambahan dari sektor lainnya karena uangnya berputar di masyarakat dan menggerakan pasar. 

Terimakasih buat pimpinan-pimpinan PKS yang punya ide-ide segar untuk kami, kalangan pekerja. Semoga kita bisa sukses bersama di 2019. 

 Enjang Anwar Sanusi