Perjuangan PKS Diapresiasi World Uyghur Congress

Lantangnya PKS (Partai Keadilan Sejahtera) memperjuangkan kondisi muslim Uighur di parlemen, ternyata diapresiasi oleh pihak yang bersangkutan. Akun twitter @UyghurCongress (World Uyghur Congress) mengutip pernyataan dari Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini terkait  tersebut dalam salah satu cuitannya (14/12).

“the PKS faction requested that the Jokowi Gov make effective human rights diplomacy to the Chinese Gov, so that China would stop human rights violations against Uighur Muslims,”

– @JazuliJuwaini Chairperson of Indonesian House of Reps (PKS)

@Kemlu_RI

Jazuli, sebagai Ketua fraksi PKS, meminta Pemerintah Indonesia untuk mengadakan diplomasi kepada Pemerintah Cina terkait penghentian segala bentuk penindasan muslim Uighur di Xinjiang.

Jazuli juga berharap upaya diplomasi tersebut bisa dimaksimalkan melalui berbagai jalur termasuk melalui jaringan lembaga-lembaga Internasional yang dimiliki Indonesia.

“Baik secara bilateral terhadap Pemerintah China maupun secara multilateral melalui keanggotaan PBB, OKI, dan lembaga-lembaga internasional lainnya. Politik luar negeri kita bebas aktif melakukan diplomasi atas setiap bentuk pelanggaran HAM, pengekangan keyakinan yang dilakukan terhadap umat manusia di dunia,” ujar Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/12/2018) seperti dilansir dari ngelmu.co .

Berbagai dukungan dan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap muslim Uighur semakin banyak bermunculan. PKS merupakan salah satu pihak yang terdepan mengangkat bahasan tersebut dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), pada Kamis silam (13/12). 

Muzammil, Anggota DPR RI Komisi III dari fraksi PKS dalam forum tersebut mengingatkan, bahwa membela muslim Uighur yang tertindas merupakan salah satu amanat Konstitusi Negara.

“Bagian dari perintah konstitusi kepada kita semua, wabil khusus kepada Pemerintah dan Kemenlu, dalam pembukaan UUD 1945 (disebutkan) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan  keadilan sosial,” pungkasnya.