Membaca Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat Terhadap Kasus #IjazahGate Gibran

Oleh: Prijanto Rabbani

"Konstitusi tidak hanya mengatur bagaimana kekuasaan diperoleh, tetapi juga menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan."

Pernyataan tersebut mengandung pesan mendasar dalam kehidupan demokrasi. Kekuasaan dalam negara konstitusional bukanlah kewenangan tanpa batas. Setiap jabatan publik memiliki persyaratan, kewenangan, tanggung jawab, sekaligus mekanisme pengawasan. Tidak ada pejabat negara yang berada di atas konstitusi, termasuk mereka yang memperoleh legitimasi melalui pemilihan umum.

Dalam konteks itulah, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi peristiwa penting dalam perjalanan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia.

Pada 11 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan usulan penggunaan HMP terkait polemik ijazah dan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran. Usulan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR untuk diproses melalui mekanisme kelembagaan.

Berdasarkan keterangan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, dukungan tersebut terdiri atas 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 Golkar, 11 Gerindra, 19 NasDem, 18 PKB, 28 PKS, 1 PAN, dan 18 Demokrat. Angka tersebut memperlihatkan bahwa pengajuan HMP memperoleh dukungan anggota dari berbagai kekuatan politik di parlemen.

Peristiwa ini menandai perubahan penting dalam eskalasi persoalan. Isu yang sebelumnya berkembang dalam perdebatan publik, gugatan hukum, dan kontroversi administratif kini memasuki arena pengawasan konstitusional melalui lembaga legislatif.

Pertanyaannya, ke mana arah penggunaan HMP ini? Apakah merupakan langkah awal menuju pemakzulan Wakil Presiden, instrumen untuk menguji kepastian hukum, atau justru menjadi ujian bagi independensi lembaga negara dari tarik-menarik kepentingan politik?

Untuk menjawabnya, persoalan ini perlu dibaca tidak hanya dari perspektif politik, tetapi juga melalui kerangka hukum tata negara dan prinsip demokrasi konstitusional.

HMP: Ketika Persoalan Publik Memasuki Arena Konstitusi

Hak Menyatakan Pendapat bukanlah instrumen politik yang muncul tanpa landasan hukum. Hak ini merupakan bagian dari hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) beserta perubahannya.

Secara khusus, Pasal 79 ayat (4) huruf c memberikan kewenangan kepada DPR untuk menyatakan pendapat terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian, HMP dalam persoalan Gibran memiliki dimensi yang lebih serius dibandingkan penggunaan hak interpelasi atau hak angket.

Jika hak interpelasi digunakan untuk meminta keterangan pemerintah dan hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan atau undang-undang, HMP dapat menjadi instrumen DPR untuk merumuskan pendapat institusional atas persoalan yang memiliki konsekuensi konstitusional.

Dalam konteks ini, para pengusul mendasarkan argumentasinya pada polemik dokumen pendidikan Gibran, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan kasasi Mahkamah Agung yang berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikan sekolah menengah atas (SMA). Namun, terdapat satu hal yang harus diperjelas: pembatalan suatu dokumen administratif tidak otomatis identik dengan pembuktian bahwa seseorang tidak memenuhi persyaratan konstitusional untuk menduduki jabatan Wakil Presiden.

Keduanya merupakan persoalan hukum yang saling berkaitan, tetapi tidak selalu identik. Ruang lingkup putusan pengadilan, akibat hukum pembatalan dokumen, dan konsekuensinya terhadap persyaratan jabatan harus diperiksa secara cermat.

Di sinilah HMP memperoleh relevansinya. DPR dituntut tidak sekadar mengulang kontroversi yang berkembang di masyarakat, tetapi menguji persoalan tersebut melalui argumentasi hukum dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Delapan Fraksi dan 120 Anggota: Membaca Dimensi Politik Parlemen

Salah satu aspek yang menarik dari pengajuan HMP ini adalah jumlah pengusulnya. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi ikut menandatangani usulan tersebut. Komposisi ini memperlihatkan bahwa persoalan ijazah Gibran telah memperoleh perhatian lintas kelompok politik di parlemen.

Secara politik, perkembangan tersebut patut dicermati. Dalam sistem presidensial Indonesia, hubungan antara eksekutif dan legislatif tidak semestinya dibangun atas dasar kepatuhan politik semata. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang harus dijalankan secara independen sesuai konstitusi.

Pakar hukum tata negara Saldi Isra dalam artikelnya, "Hubungan Presiden dan DPR", yang diterbitkan dalam Jurnal Konstitusi, menyoroti kompleksitas hubungan eksekutif dan legislatif serta pentingnya kedua lembaga memahami batas fungsi dan kewenangan masing-masing agar tidak terjebak dalam kepentingan politik semata.

Pemikiran tersebut relevan untuk membaca perkembangan HMP saat ini.

Dukungan 120 anggota DPR dari delapan fraksi tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai kesepakatan seluruh fraksi untuk memberhentikan Wakil Presiden. Harus dibedakan antara dukungan untuk menggunakan hak konstitusional DPR, kesepakatan atas substansi pendapat, dan keputusan akhir mengenai pemberhentian.

Ketiganya merupakan tahapan politik dan hukum yang berbeda. Oleh karena itu, perkembangan ini juga menjadi ujian bagi kedewasaan politik parlemen. Apakah para anggota DPR mampu menjaga independensi kelembagaan dan menempatkan kepentingan konstitusi di atas kepentingan koalisi maupun oposisi?

Sebab, dalam negara demokrasi, fungsi pengawasan parlemen tidak boleh bergantung pada apakah pejabat yang diawasi berasal dari kelompok politik yang sama atau berbeda.

Pemakzulan Bukan Sekadar Keputusan Politik

Untuk memahami arah HMP, kita perlu kembali kepada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Pasal 7A mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sementara itu, Pasal 7B mengatur mekanisme pemberhentian yang melibatkan tiga lembaga negara: DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa pemakzulan di Indonesia bukanlah proses yang dapat diselesaikan oleh satu lembaga negara.

DPR memiliki kewenangan mengajukan pendapat konstitusional. MK bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut. Selanjutnya, MPR memiliki kewenangan mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian sesuai ketentuan konstitusi.

Dengan demikian, HMP merupakan pintu masuk menuju kemungkinan proses pemakzulan, bukan keputusan pemakzulan itu sendiri.

Pakar hukum tata negara Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, dalam keterangannya kepada Tirto pada 3 November 2026, menjelaskan bahwa penggunaan HMP tidak harus didahului hak angket karena kedua instrumen tersebut memiliki fungsi berbeda.

Ia juga menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan tidak dengan sendirinya menjadi putusan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan sebagai Wakil Presiden.

Penjelasan tersebut penting karena menunjukkan adanya perbedaan antara dasar untuk memulai pemeriksaan konstitusional dan kesimpulan akhir mengenai terpenuhi atau tidaknya persyaratan jabatan.

Artinya, proses pemakzulan tidak boleh dibangun hanya berdasarkan asumsi, tekanan opini publik, atau kalkulasi politik. Harus ada pembuktian yang memenuhi standar hukum konstitusional.

DPR, MK, dan MPR: Ujian Checks and Balances

Salah satu prinsip fundamental demokrasi modern adalah checks and balances, yaitu mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi antarlembaga negara. Prinsip ini dirancang untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu institusi sekaligus memastikan bahwa setiap lembaga menjalankan kewenangannya sesuai batas konstitusional.

Dalam proses HMP terhadap Gibran, prinsip tersebut diuji melalui pembagian peran DPR, MK, dan MPR:

Pertama, DPR harus memastikan bahwa pendapat yang dibangun memiliki dasar hukum dan bukti yang kuat. DPR tidak cukup hanya mengandalkan jumlah dukungan anggota, tetapi harus mampu menjelaskan secara substantif mengapa persoalan yang dipersoalkan memenuhi kategori Pasal 7A UUD 1945.
Kedua, MK harus menjalankan kewenangan konstitusionalnya secara independen. Pemeriksaan tidak boleh dipengaruhi tekanan politik maupun opini publik. Pertimbangan hukum harus bertumpu pada alat bukti, norma konstitusi, dan argumentasi yang dapat diuji.
Ketiga, MPR harus menjalankan kewenangan konstitusionalnya sesuai prosedur dan ambang persetujuan yang ditentukan UUD 1945.

Pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia sengaja merancang proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden melalui mekanisme berlapis.

Mengapa demikian?

Karena pemberhentian seorang Presiden atau Wakil Presiden bukanlah peristiwa politik biasa. Keputusan tersebut memiliki konsekuensi terhadap stabilitas pemerintahan, legitimasi demokrasi, dan keberlangsungan penyelenggaraan negara.

Oleh sebab itu, prosedur yang ketat bukan dimaksudkan untuk melindungi pejabat dari pertanggungjawaban, melainkan untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban tersebut berlangsung berdasarkan hukum, bukan kesewenang-wenangan politik.

Hal yang perlu dipahami masyarakat adalah bahwa pengajuan HMP belum berarti Wakil Presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan. Prosesnya masih panjang:

Usulan HMP yang telah disampaikan kepada pimpinan DPR harus diproses sesuai mekanisme internal parlemen, termasuk pembahasan melalui Badan Musyawarah dan agenda rapat paripurna.
Usulan tersebut harus memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna sesuai ketentuan tata tertib DPR.
Apabila DPR menetapkan pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945, DPR dapat mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut.
Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa dan memutus perkara paling lama 90 hari setelah permintaan diterima.
Apabila Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, proses dilanjutkan dengan rapat paripurna DPR untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
MPR menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul pemberhentian tersebut paling lambat 30 hari sejak menerima usulan DPR.

MPR juga harus memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan dalam persidangan. Seluruh tahapan tersebut merupakan amanat Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Ada satu hal yang perlu digarisbawahi: penggunaan HMP dalam kasus ini tidak berarti DPR wajib terlebih dahulu menggunakan hak interpelasi atau hak angket. Ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3 menyediakan dasar tersendiri untuk menyatakan pendapat mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dengan demikian, mekanisme konstitusional tersebut harus dipahami secara utuh, bukan berdasarkan penyederhanaan prosedur.

Tiga Kemungkinan Arah HMP

Jika membaca perkembangan yang ada, setidaknya terdapat tiga kemungkinan arah proses HMP:

Pertama, HMP diterima dan memasuki pemeriksaan substantif. Apabila usulan memperoleh persetujuan sesuai persyaratan dalam rapat paripurna, DPR dapat melanjutkan proses melalui pembentukan panitia khusus sesuai mekanisme UU MD3. Pada tahap ini, persoalan harus diperiksa secara lebih mendalam. Pansus perlu menguji dokumen, kronologi administrasi, dasar hukum persyaratan pendidikan, serta relevansi putusan pengadilan terhadap pemenuhan persyaratan jabatan Wakil Presiden. Hasil pemeriksaan menjadi bahan bagi DPR untuk mengambil keputusan institusional.
Kedua, HMP tidak memperoleh persetujuan yang dipersyaratkan. Jika usulan tidak memenuhi ambang persetujuan dalam rapat paripurna, proses tidak dapat dilanjutkan melalui jalur tersebut. Namun, tidak tercapainya persetujuan politik tidak serta-merta menghapus pertanyaan publik mengenai kepastian hukum dokumen pendidikan yang menjadi pokok persoalan.
Ketiga, HMP berlanjut hingga proses pemakzulan. Kemungkinan ini hanya dapat terjadi apabila seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi. DPR harus mengambil keputusan sesuai ketentuan Pasal 7B UUD 1945, kemudian mengajukan permintaan kepada MK. Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses dapat diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan pemberhentian.

Dengan demikian, tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa pengajuan HMP pada 11 November 2026 otomatis berarti Gibran akan diberhentikan dari jabatannya. Yang sedang berlangsung adalah proses menuju pengujian konstitusional, bukan keputusan akhir mengenai nasib jabatan Wakil Presiden.

Di Balik Persoalan Gibran, Ada Persoalan Integritas Jabatan Publik

Terlepas dari bagaimana proses HMP berakhir, terdapat persoalan mendasar yang patut menjadi perhatian: standar integritas dan akuntabilitas dalam pengisian jabatan publik.

Jabatan Presiden dan Wakil Presiden bukan sekadar kedudukan politik. Keduanya merupakan jabatan konstitusional yang memiliki tanggung jawab besar terhadap penyelenggaraan negara. Persyaratan pencalonan bukan sekadar formalitas administratif yang dapat diperlakukan secara longgar. Setiap persyaratan harus dipenuhi secara sah, transparan, dan dapat diverifikasi.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, integritas tidak hanya berkaitan dengan perilaku seseorang setelah menduduki jabatan, tetapi juga menyangkut keabsahan proses dan persyaratan ketika jabatan itu diperoleh.

Prinsip ini berlaku bagi siapa pun tanpa pengecualian. Tidak boleh ada standar ganda dalam menilai pemenuhan persyaratan jabatan publik. Kedekatan keluarga, popularitas, dukungan partai politik, maupun legitimasi elektoral tidak dapat menggantikan kewajiban untuk memenuhi ketentuan hukum.

Namun, prinsip yang sama juga mengharuskan setiap tuduhan terhadap pejabat negara dibuktikan melalui mekanisme yang sah. Keadilan tidak boleh hanya berlaku ketika seseorang dituntut untuk bertanggung jawab. Keadilan juga harus berlaku ketika seseorang menghadapi tuduhan yang dapat memengaruhi kedudukan dan hak konstitusionalnya.

Di sinilah keseimbangan antara akuntabilitas dan kepastian hukum harus dijaga.

Jangan Sampai Konstitusi Menjadi Instrumen Transaksi Politik

Salah satu risiko dalam proses pemakzulan adalah masuknya kepentingan politik praktis ke dalam mekanisme konstitusional. Dalam sistem multipartai seperti Indonesia, dinamika koalisi pemerintahan dan konfigurasi kekuatan parlemen selalu dapat memengaruhi hubungan antarlembaga negara.

Oleh karena itu, publik perlu mencermati apakah proses HMP benar-benar dijalankan berdasarkan pertimbangan hukum atau justru berkembang menjadi bagian dari negosiasi dan persaingan politik.

Kita tidak boleh tergesa-gesa menyimpulkan adanya motif tertentu di balik langkah para pengusul. Namun, setiap tahapan harus terbuka terhadap pengawasan publik.

Apabila terdapat bukti bahwa persyaratan jabatan tidak terpenuhi, proses hukum harus berjalan secara konsisten. Sebaliknya, apabila bukti tidak cukup untuk membenarkan dugaan tersebut, proses harus berhenti sesuai mekanisme yang berlaku. Keduanya merupakan konsekuensi yang sama-sama harus dihormati dalam negara hukum.

Konstitusi tidak boleh dijadikan alat untuk melindungi kekuasaan, tetapi juga tidak boleh dijadikan instrumen untuk menjatuhkan seseorang tanpa pembuktian. Kepentingan politik boleh menjadi bagian dari demokrasi, tetapi tidak boleh mengambil alih fungsi hukum.

Catatan Akhir: Yang Sedang Diuji Bukan Hanya Gibran, Melainkan Kematangan Demokrasi

Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan perkembangan penting dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap pejabat negara dapat bergerak dari ruang perdebatan publik menuju proses kelembagaan yang memiliki konsekuensi konstitusional.

Namun, ukuran keberhasilan proses ini bukan terletak pada apakah Gibran akhirnya diberhentikan atau tetap menjabat. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah seluruh lembaga negara mampu menjalankan kewenangannya secara independen, transparan, dan bertanggung jawab.

DPR harus membuktikan bahwa HMP bukan sekadar ekspresi kekuatan politik. MK harus menunjukkan independensi dalam menguji persoalan konstitusional. MPR harus memastikan bahwa keputusan akhirnya benar-benar berlandaskan konstitusi.

Pada saat yang sama, masyarakat perlu menjaga nalar kritis agar tidak terjebak dalam polarisasi politik maupun penghakiman sebelum proses hukum selesai. Demokrasi bukan hanya tentang siapa yang memperoleh kekuasaan melalui pemilihan umum. Demokrasi juga tentang bagaimana kekuasaan tersebut dibatasi, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, jabatan publik bukanlah hak istimewa yang kebal dari pemeriksaan. Ia merupakan amanah konstitusional yang harus dijalankan berdasarkan hukum dan integritas.

Kasus Gibran memberikan momentum untuk menguji prinsip tersebut. Sebab, dalam negara hukum, tidak boleh ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada konstitusi. Dan, tidak boleh ada kepentingan politik yang lebih tinggi daripada keadilan.

Yang sedang dipertaruhkan bukan semata-mata masa depan jabatan seorang Wakil Presiden, melainkan kredibilitas konstitusi dan kualitas demokrasi Indonesia dalam memastikan bahwa hukum berlaku bagi semua, tanpa kecuali.