Saat Penerus Kartini Berpolitik: Perempuan Menembus Batas Parlemen dan Pemerintahan

Hari ini, 21 April, selalu menjadi momentum refleksi anak negeri atas perjuangan R.A. Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia. Semangat tersebut terus hidup dan berkembang hampir di segala bidang, tak terkecuali ranah politik. Perempuan Indonesia semakin menunjukkan eksistensinya di panggung legislatif dan eksekutif. Kenyataan ini menandakan bahwa era baru partisipasi di bidang politik menjadi lebih inklusif.

Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Data Terbaru

Pemilu 2024 kemarin memberikan banyak kejutan. Hasil pertarungan politik pun telah ditetapkan dimana jumlah anggota DPR RI perempuan mencapai 127 dari total 580 kursi. Data tersebut mencatatkan rekor tertinggi dalam sejarah parlemen Indonesia, hingga saat ini. Ada peningkatan dari periode sebelumnya yang berjumlah 120 perempuan. Persentase keterwakilan perempuan kini mencapai 22,1%, mendekati target afirmatif 30% seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.

Data lengkap mengenai keterwakilan perempuan di DPRD provinsi dan kabupaten/kota secara nasional belum tersedia secara menyeluruh. Namun, sebagai contoh, di DPRD Jawa Tengah, dari total 119 anggota legislatif, hanya 21 orang yang merupakan perempuan, sementara 98 sisanya adalah laki-laki. Ini berarti perempuan hanya mengisi sekitar 17% dari total kursi yang ttersedia

Kepala Daerah Perempuan: Meningkatnya Kepemimpinan Perempuan

Pilkada Serentak 2024 mencatatkan peningkatan signifikan dalam jumlah kepala daerah perempuan. Dari 38 provinsi di Indonesia, hanya dua yang memiliki gubernur perempuan, baru sekitar 5,41 persen dari total jumlah kepala daerah. Sementara itu, dari 508 kabupaten/kota, hanya 43 perempuan yang berhasil menjadi bupati atau wali kota, yakni sebesar 8,47 persen. Yang membanggakan, salah satu perempuan itu adalah kader PKS. Sri Juniarsih bupati Kabupaten Berau Kalimantan Timur.

Beberapa provinsi dengan jumlah kepala daerah perempuan terbanyak yaitu Jawa Tengah dengan 6 kepala daerah perempuan, kemudian Jawa Timur dengan 4 kepala daerah perempuan. Provinsi Lampung, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur, masing-masing 3 kepala daerah perempuan

Srikandi PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong keterlibatan perempuan di dunia politik Indonesia. Hal ini nampak jelas saat Pemilu 2024 kemarin, dimana PKS menjadi satu-satunya partai yang berhasil memenuhi kuota 30% calon legislatif perempuan di seluruh daerah pemilihan (dapil) untuk DPR RI. Dari total 580 calon legislatif yang diajukan, 213 di antaranya adalah perempuan. Hal ini tentu cukup membanggakan berbagai kalangan.

Keterwakilan Perempuan PKS di DPR RI Periode 2024-2029

Dalam periode 2024-2029, PKS memperoleh 53 kursi di DPR RI, 9 di antaranya adalah perempuan yang dikenal aktif dalam memperjuangkan isu-isu kaumnya.

Kehadiran mereka di parlemen diharapkan dapat memperkuat advokasi terhadap kebijakan yang responsif gender dan mendorong partisipasi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan.

Keterwakilan Perempuan PKS di DPRD Daerah

Di tingkat daerah, keterwakilan perempuan PKS juga menunjukkan tren positif. Sebagai contoh, di DPRD Kota Tangerang, dari total 6 anggota fraksi PKS, 1 di antaranya adalah perempuan.

Sementara itu, di Kabupaten Lima Puluh Kota, PKS memiliki 4 anggota DPRD, namun seluruhnya adalah laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan, masih terdapat tantangan dalam mencapai keterwakilan perempuan yang merata di seluruh daerah.

Refleksi: Kartini Masa Kini

Peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen dan pemerintahan mencerminkan semangat Kartini yang terus hidup. Perempuan Indonesia kini tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor utama dalam pengambilan keputusan politik. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan mewakili seluruh lapisan masyarakat.

Namun, tantangan masih ada. Perlu upaya berkelanjutan untuk mencapai target keterwakilan 30% perempuan di parlemen dan pemerintahan. Dukungan dari semua pihak, termasuk partai politik, masyarakat, dan lembaga pemerintah, sangat diperlukan untuk menciptakan iklim politik yang ramah dan mendukung partisipasi perempuan. Perempuan tidak hanya hadir secara kuantitatif, tetapi juga memiliki peran substantif dalam pengambilan keputusan. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk mendukung kapasitas dan kepemimpinan perempuan di semua tingkatan pemerintahan.

Semangat Kartini tidak hanya hidup dalam peringatan tahunan, tetapi juga dalam setiap langkah perempuan Indonesia yang berani mengambil peran dalam membangun bangsa. Mari terus dukung dan dorong keterlibatan perempuan dalam politik untuk Indonesia yang lebih adil dan setara.

Penulis : Murtini, S.TP

Humas PKS Kabupaten Madiun