Selalu Jumat di Gubernuran Sumatera Utara

Oleh: Aus Hidayat Nur

Saya sempat heran dengan ASN di Kantor Gubernur Sumatera Utara. Jelang tengah hari, mereka berduyun-duyun keluar ruangan mengenakan sendal jepit.

"Ini mau jumatan ya?" tanya saya kepada mereka ketika bersama dalam ruangan lift yang turun ke lantai bawah. Saya dan beberapa rekan baru selesai rapat membahas persiapan pemilu di provinsi yang beribukota Medan itu.

"Ini kan hari Senin, Pak," timpal salah seorang dari mereka.

Melihat kebingungan kami, kemudian ada yang menjelaskan: "di sini sejak Pak Gubernur baru, semua hari menjadi jum'at".

Nah lho, malah makin bingung kan?

Rupanya mereka hendak salat zuhur berjamaah di Masjid Gubernuran. Tiap jelang siang di hari kerja, suasana di gedung itu tak ubahnya hari Jumat di mana pegawai muslim bersiap dengan mengenakan sendal dan berbondong-bondong hadir memburu awal waktu.

Seorang kawan bertanya kepada para ASN itu, "lah, apa ini di kantor diwajibkan?"

"Tidak lah Paaak, tapi pasti dia marah kalau kami tak ke Masjid," timpal salah seorang.

Kami tersenyum membayangkan bagaimana wajah Pak Edy Rahmayadi memerah bila mendapati ada pegawai muslim yang enggan salat berjamaah di masjid.

Tak terasa lift pun sampai ke lantai bawah. Pintu terbuka, dan orang-orang di dalamnya keluar lalu terpencar melanjutkan tujuan. 

Seseorang teman kemudian berkata, "Begitu pentingnya kekuasaan. Seorang dai harus berteriak di Masjid menghimbau banyak orang ke Masjid. Namun seorang gubernur cukup marah". Kami mengangguk setuju.

Tak hanya itu tadi, perubahan di Gubernuran Sumut sejak Bapak Edy Rahmayadi menjabat pun terlihat pada fisik bangunan. Kantor yang dahulu berwarna lusuh kini menjadi putih bersih dengan gedung megah berlantai 14 berdiri menjulang.

Saya Aus Hidayat Nur, bersama Pak Mardani Ali Sera ikut melakukan kunjungan kerja pengawasan persiapan pemilu 2024 di Sumatera Utara. Dalam acara tersebut Gubernur Edy Rahmayadi menyatakan bahwa Sumut sudah OTT (on the track) menghadapi Pemilu 2024.

Namun penjelasan dari KPUD dan Bawaslu Provinsi sedikit berbeda. Penjelasan KPU ringkas, sedangkan Bawaslu sangat rinci termasuk banyak masalah yang ditampilkan baik dari sisi fisik, material, hingga sdm kepemiluan Bawaslu.

Dari situ saya mengapresiasi tiap penjelasan baik yang singkat maupun yang panjang. Semoga pengawasan ini memberi manfaat untuk keberlangsungan demokrasi di negeri kita.