Oleh: Saadiyah Uluputty, ST
Berkunjung ke Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku untuk peletakan batu pertama Masjid Raya Al Istiqomah di desa Luhutubang, tanggal 12-13 September 2021 bersama Ketua Komisi I DPRD Propinsi Maluku Amir Rumra dan ketua DPD PKS Kabupaten SBB Asrul S. Kaisuku II dan Sekretaris DPD PKS yang juga anggota DPRD Kab SBB Rahmat Basiha.
Dari Pelabuhan Tohoku di Kecamatan Leihitu Pulau Ambon kami bertolak dengan Spead boat penumpang yang terisi lebih banyak barang dari penumpangnya.
Saya mengambil tempat dekat ibu-ibu dan duduk di antara tumpukan barang yang terisi penuh tak menyisakan ruang untuk bergerak bebas. "ini barang apa ibu?" tanya saya kepada ibu-ibu penumpang dan spontan mereka menjawab, barang penumpang yang belum terangkut tiga hari karena ombak.
Saya lanjut bertanya, berapa jam ke Manipa? Seorang ibu menjawab kalau penuh barang begini, biasanya tiga jam. Waduh, lumayan juga tiga jam kaki terlipat diantara gundukan barang.
Ini perjalanan musim timur, kadang cuaca tak menentu. Bagaimana kalau ditengah laut lalu datang angin dan hujan tiba tiba ombak ? 🤭😟
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Waktu tiba di Manipa, air laut sedang surut dan kami harus rela turun di dalam laut seperti masyarakat yang sejak pulau ini ada hingga hari ini harus merasakan turun ke laut karena tak ada tambatan pelabuhan speadboat maupun Pelabuhan Pendaratan ikan (PPI) satupun yang dibangun di Pulau Manipa ini.
Selama dua hari di Pulau Manipa, saya melakukan kunjungan juga ke beberapa desa dan dusun. Bertemu tokoh masyarakat, dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan. Banyak sudah catatan yang kami tuliskan.
Diantara sekian banyak persoalan, ada satu atau dua hal krusial yang masih jadi persoalan besar dan mendesak adalah soal listrik dan telekomunikasi. Tapi kali ini saya akan menyoroti persoalan listrik.
Sebagaimana saat berkunjung ke Pulau Tayando Tam di Kota Tual, kami juga mendapatkan aspirasi soal persoalan listrik yang belum mencukupi kebutuhan daya bagi masyarakat.
"Di Pulau Manipa, listrik mati dua hari dan menyala lima hari ibu," kata Bapa Imam Masaoi saat kami singgah di Tomalehu menuju Masaoi.
"Tegangan listrik hanya 110 Volt, dan mengakibatkan alat elektronik rusak, tambah beliau mengeluhkan persoalan kelistrikan di Pulau Manipa.
Sebagai anggota DPR RI utusan Maluku yang pernah bermitra dengan PLN dan sekarang berada di Komisi IV, tentulah merasa prihatin dan miris dengan kondisi yang ada. Persoalan ini hingga sekarang masih ada dan belum ada perkembangan berarti terutama di daerah-daerah kepulauan.
Saya jadi teringat, saat RDP dengan dirut PLN di Komisi VII menyampaikan dengan suara keras dan kritis soal ini. Bahkan meminjam kata Yoo ..yaa.. dari istilahnya orang Key soal listrik.
Ternyata ada Yoo..yaa di Listrik Manipa juga. Jam 6 sore anak anak teriak Yoo dan jam 6 subuh orang tua teriak yaa ...
Saya menemukan ada beberapa persoalan baik soal Rasio Elektrivikasi, lama jam nyala maupun hirarki Struktural Kerja Unit Pelayanan.
Ketika kunjungan saya kemarin dan hari ini ternyata unit layanan di Kepulauan Manipa, Kelang, Buano dan Luhu ada di UP Leihitu. Ini salah satu masalah krusial sebenarnya. Mengapa ? Karena pola koordinasi dan kerja Sama Operasi (KSO) akan terputus di persoalan kewenangan antar kabupaten.
Saya ambil contoh, waktu berkunjung ke Pulau Tayando Tam, sepulang dari sana saya bertemu ULP Kota Tual dan Walikota Tual. Lalu meminta ada surat dari kota agar bisa ditindaklanjuti ke kementerian. Alhamdulillah berjalan dalam koordinasi yang linier dan bisa dilanjutkan dengan pengadaan pembangkit baru ke Tayando Tam.
Nah, ini mungkin salah satu persoalan yang harus diselesaikan juga soal-soal seperti ini.
Bagi saya, listrik menjadi kebutuhan utama dan primer yang harus dibangun dan diperhatikan karena semua kebutuhan hidup hari ini terhubung dengan listrik. Dari penerangan, pendidikan, masak, cuci, maupun industri rumah tangga seperti cold storage yang harus dibangun sebagai tempat penampung dan pendinginan ikan hasil tangkapan nelayan tentulah akan terganggu.
Betapa tidak, daerah yang potensial dan kaya ikan baik Ikan Pelagis maupun Dimersial yang tidak terlalu jauh dari kota Ambon, ibukota propinsi Maluku tetapi hampir tak ada solusi yang berarti seperti pembangunan cold storage ataupun industri pengolahan di hilirisasi yang dibangun di Manipa sebagai salah satu pulau sentra perikanan.
Masyarakat tentulah berharap banyak dengan kehadiran anggota DPR RI dan ketua komisi I DPRD Propinsi bisa memberi solusi, menjembatani persoalan yang disampaikan. Dan kami ingin berkomitmen semaksimal upaya kami seperti ditempat lain. Jika ada niat tentulah Allah memberi jalan keluarnya. Mudah mudahan menjadi amal kebaikan 🤲🏼
Penulis adalah anggota Fraksi PKS DPR RI dari Maluku
#PKSPELAYANRAKYAT
#BANGKITMAJUKANMALUKU
#SALUTITUKATONG
0 Komentar