Industri Miras, Siapa Segmen Pasarnya?



Pemerintah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak tahun ini. Sebelumnya, industri tersebut masuk kategori bidang usaha tertutup.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Beleid yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah ditandatangani Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021.

Adapun ketentuan untuk berinvestasi di bisnis tersebut adalah penanaman modal baru hanya dapat dilakukan di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal.

Demikian sekelumit keterangan yang ada pada rilis berita di link berita kompas


Di negeri besar dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, ternyata miras masih menjadi gonjang ganjing pasang surut permasalahannya. Semestinya demi menghargai nilai agama sesuai kaidah sila pertama Pancasila, miras sudah tidak diperbolehkan beredar karena dengan jelas Islam sebagai agama masyarakat mayoritas mengharamkan miras. Namun pada kenyataannya, masyarakat masih dipusingkan dengan beredarnya miras di tengah masyarakat dan akibat yang ditimbulkan dari konsumsi miras. 

Dibukanya pintu industri miras di negeri ini, sejatinya melukai hati umat Islam. Selain hilangnya nilai penghargaan terhadap harga diri umat Islam, juga secara umum masyarakat masih belum menemukan jalan keluar dari masalah yang ditimbulkan akibat miras yang terus bertambah. 

Tapi baiklah, sepertinya pemerintah mencoba ambil jalan tengah dengan menentukan daerah yang diperbolehkannya investasi bisnis miras di antaranya Papua. Bisa saja dengan alasan bahwa mayoritas penduduk Papua bukan muslim. Namun pada kenyataannya, pemerintah provinsi Papua, mengeluarkan perda no 15/2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. 


Di sebuah rilis berita di beritasatu dituliskan bahwa, Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan, diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minumal Berakohol, merupakan langkah protektif Pemprov Papua untuk menyelamatkan dan melindungi penduduk di daerah itu.

Lukas meminta agar semua pemangku kepentingan yang ada di provinsi paling timur Indonesia itu harus mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan dan disepakati bersama, karena pemerintah ingin melindungi g asli Papua atau penduduk pada umumnya dari kepunahan yang sedang mengincar lewat peredaran minuman berakohol yang bisa berujung pada perbuatan kriminal dan kematian.

"Ini adalah langkah maju, sejarah yang sedang kita buat untuk masa depan anak cucu kita. Orang Papua harus maju dengan pendidikan dan kesehatan yang terjamin," kata mantan Bupati Puncak Jaya, Papua itu.


Dan di sisi lain, ketika berita dibukanya Papua sebagai tempat industri miras beredar, masyarakat Papua pun memberi tanggapan. Dalam sebuah rilis berita Majelis Rakyat Papua (MRP) secara tegas menolak investasi produksi minuman keras di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan sehubungan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang menetapkan Papua sebagai salah satu wilayah tempat minuman keras alias minuman beralkohol boleh diproduksi secara terbuka.

"Kami menolak dengan tegas. Jika mau investasi di Papua, silakan, tapi bawa yang baik-baik. Jangan bawa yang membunuh generasi muda Papua," kata anggota Kelompok Kerja Agama MRP, Dorius Mehue, kepada Republika.co.id, Jumat (26/2). MRP adalah majelis yang diamanatkan UU Otonomi Khusus Papua dan harus dimintai persetujuannya terkait kebijakan-kebijakan di Papua. Namun, menurut tokoh perempuan Papua itu, pihaknya sama sekali belum diajak bicara soal perpres tersebut.


Ternyata baik pemerintah dan masyarakat Papua sangat menolak keras adanya peredaran miras di wilayah mereka. Apalagi kemudian ada industrinya di sana. 

Lalu bagaimana dengan daerah lain? Ternyata Sulawesi Utara telah cukup lama mengalami masalah besar terkait miras. Sebuah rilis tahun 2011 menuliskan Sekitar 70 persen tindak kriminalitas umum di Sulawesi Utara terjadi akibat mabuk setelah mengonsumsi minuman keras. Kepala Bidang Humas Polda Sulut Ajun Komisaris Besar Benny Bela di Manado, Jumat (21/1/2011), mengatakan, masih tingginya tindak kriminalitas di daerah itu disebabkan oleh minuman keras.


Sementara pada rilis berita tahun 2019 Pihak Mabes Polri menguraikan, bahwa hingga bulan September sepanjang tahun 2019, terjadi kejahatan konvensional di Sulut sebanyak 3675 kasus, kejahatan transnasional sebanyak 147 kasus, kejahatan terhadap kekayaan negara sebanyak 107 kasus dan kejahatan berimplikasi kontijensi sebanyak 251 kasus. Sedangkan kasus lakalantas sebanyak 1553 kasus.

Ia juga menjelaskan salah satu faktor pemicu terjadinya kejahatan konvensional karena kebiasaan masyarakat mengkonsumsi minuman keras.

“Ini sangat berpengaruh dalam pergaulan dan gampang tersulut emosinya jika sudah mengkonsumsi miras, termasuk menjadi penyebab terjadinya lakalantas,” katanya.

Pada kenyataannya provinsi Sulawesi Utara dari tahun ke tahun terus dihadapkan pada masalah besar terkait miras. Lalu kelayakan studi apa yang menjadi alasan bahwa industri miras bisa dibangun di Sulawesi Utara?

Dari sekelumit informasi di atas saja kita sudah menyaksikan bahwa miras merupakan masalah bersama, tanpa memandang suku dan agama. Dampak buruk miras di masyarakat sudah sangat parah. Korban akibat konsumsi miras secara langsung dan tidak langsung terus betambah. Bahkan selang sehari rilis berita tentang dibukanya industri miras, masyarakat dikejutkan dengan berita oknum polisi mabuk menembak empat orang di sebuah kafe. Tiga nyawa melayang akibat miras. 

Kalau ada industri tentu selanjutnya ada penjualan dan pastinya ada konsumennya. Pertanyaannya, sebenarnya siapa yang akan disasar menjadi konsumen industri miras tersebut? Maka kemudian miras menjadi mudah dijamah oleh banyak kalangan. Apabila segmen pasarnya adalah generasi muda, apakah kita sedang merencanakan generasi muda yang terpapar dampak buruk miras? 

Bila sering digaungkan mengenai istilah bonus demografi, lalu apakah sebenarnya kita sedang menyiapkan bencana demografi?

Jim Carrey saja bilang,” I’m very serious about no alcohol, no drugs. Life is too beautiful.”


Wulan Saroso

Sekretaris Departemen Kajian Perempuan, Anak dan Keluarga

BPKK DPP PKS

Diposting di fb pribadinya pada 26 Feb 2021 https://www.facebook.com/wulandari.ekasari

Posting Komentar

0 Komentar