Ketika PKS Memecah Kebuntuan Isu Kampanye



Permisi numpang lewat. PKS melemparkan janji kampanye penghapusan pajak motor tahunan dan pemberlakuan SIM (Surat Ijin Mengemudi) seumur hidup. Memotong perdebatan soal genderuwo, sontoloyo, tampang boyolali, dan yang terakhir: "tabok".

Menyela keributan soal cawapres melangkahi kuburan dan pantas/tak pantas orang ramping membawa motor besar.

Menerobos pertengkaran uang seratus ribu atau lima puluh ribu bisa buat beli apa saja di pasar.

Maaf, PKS menyudahi kebuntuan topik kampanye atau keributan politik yang tak berbobot, tanpa gagasan, dan tak menyentuh kebutuhan masyarakat. Hanya gaduh memekakkan telinga.

Tentu ada pro kontra pada setiap kebijakan. Karena itu, sila didiskusikan. Alihkan pembicaraan kepada topik: realistiskah janji kampanye PKS ini? Sila diramaikan di ruang-ruang maya.

Yang kontra tentu akan membantah. Dan yang pro akan membela. Silakan. Keluarkan argumennya dengan berbobot. Siapa tau tercipta solusi-solusi yang lebih bermanfaat buat negara dari pembicaraan yang berisi itu.

Maka nanti yang membantah akan mengatakan negara akan kekurangan pemasukan. Nah, silakan beberkan data, berapa kontribusi pajak motor ber-cc kecil bagi pendapatan daerah.

Kalau kecil, maka wajar lah lebih baik dihapus. Kompensasinya, kita tuntut pemerintah daerah mengoptimalkan saluran pemasukan lain dan cegah kebocoran. Begitu mungkin jawaban pihak yang pro.

Kalau besar, biarkan rakyat mengevaluasi pemerintahnya. Masak negara yang kaya raya alamnya begini malah menggantungkan anggaran kepada kantong rakyat kecil? Keterlaluan. Ada yang salah dengan pengelolaan negara ini.

Yang membantah akan mengatakan bahwa perpanjangan sim perlu untuk mengevaluasi kondisi seseorang apakah masih layak diberi izin mengemudi atau tidak. Seperti yang terjadi di Jepang.

Lalu dengan argumen itu, masyarakat jadi tahu bahwa selama ini perpanjangan sim hanya formalitas yang menghabiskan waktu dan biaya. Tak ada pengecekan kesehatan atau tes ulang. Malah membuka kesempatan untuk calo memeras masyarakat kecil.

Dan yang pro mungkin akan menjawab bahwa penilaian seseorang tidak lagi layak mengemudi tidak harus saat perpanjangan sim. Bisa saja oleh dokter saat mengetahui kondisi pasiennya, atau saat terjadi akumulasi pelanggaran lalu lintas, dan sebagainya.

Yang kontra mungkin akan membantah bahwa jalanan akan macet karena orang dipermudah membeli motor. Sedang yang pro akan menjawab, pajak tidak jadi pertimbangan membeli motor, tapi karena kebutuhan.

Yang kontra bertanya mengapa PKS tidak mendorong adanya transportasi publik? Yang pro akan menjawab, janji itu bukan berarti tidak serius juga soal perbaikan transportasi publik. Beda konteks. Penghapusan pajak untuk meringankan beban masyarakat, di waktu yang sama PKS tetap ikut memperjuangkan kendaraan umum yang nyaman.

Ada tema yang bisa lebih bermanfaat untuk didiskusikan. Nah, silakan!!!

Zico Alviandri

Posting Komentar

0 Komentar